May Day Juga Ramai di Yogya

Yogyakarta - Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) bersama mahasiswa, Senin (1/5/2006) juga menggelar aksi memperingati Hari Buruh Sedunia. Mereka menolak draf revisi UU Ketenagakerjaan No 13/2003.Para buruh yang ikut aksi diikuti perwakilan buruh pabrik tekstil dan sarung tangan golf di Yogyakarta serta beberapa perwakilan federasi buruh di Yogyakarta seperti Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat pekerja Mandiri dll.Mereka ada yang mengenakan pakaian biasa, tetapi ada pula yang mengenakan seragam kerja. Seperti para buruh pabrik tekstil Primissima, masih mengenakan seragam hem warna coklat muda serta celana panjang coklat tua. Mereka datang seusai kerja shift malam."Teman-teman kami yang shift pagi tidak ikut, tapi yang shift malam dan sore sebagian ikut demo," kata Joko, salah seorang pekerja pabrik sarung tangan golf.Aksi hari ini lain dengan aksi buruh beberapa waktu lalu. Biasanya aksi demo berangkat dari perempatan Tugu Yogyakarta menuju arah selatan gedung DPRD atau Kantor Pos. Namun saat ini, mereka berkumpul menentang arus lalu lintas dari sebelah selatan perempatan Tugu Yogyakarta di Jl Mangkubumi. Mereka longmarch menuju Bunderan kampus UGM di Bulaksumur.Saat berlangsung aksi, puluhan aparat baik berpakaian biasa dan seragam turut berjaga-jaga. Dua buah mobil patroli Poltabes Yogyakarta ikut mengawal aksi demo menuju UGM.Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Tigan Solin di sela-sela aksi di Tugu Yogyakarta kepada wartawan mengatakan, para buruh di Yogyakarta saat ini tidak melakukan mogok kerja. Namun mereka sepakat menolak revisi draf RUU Ketenagakerjaan No 13/2003. "Kami jelas menolak revisi itu karena akan semakin menyengsarakan kaum buruh. Dan kami juga menolak dan meminta untuk dicabut semua produk undang-undang yang tak berpihak pada buruh," kata Solin.Dia mengatakan, pihaknya kecewa hasil pertemuan tripartit yang hanya menghasilkan peninjauan ulang draf revisi UU tersebut. Pihaknya juga tidak mempercayai institusi pendidikan seperti UGM maupun perguruan tinggi lainnya. Alasannya, kata Solihn, pihaknya khawatir kajian akademis atau legitimasi akademik itu akan dijadikan pijakan oleh menerapkan darf revisi Undang-undang Ketenagkerjaan. "Bagi kami kajian akademis itu hukan suatu solusi bagi kaum buruh. Hanya jadi sebuah harapan kosong saja. Karena itu kami juga meminta menarik keterlibatan institusi pendidikan bila hanya sebagai alat legitimasi trupartit dan pemerintah," tegas Solin. (nrl/)