DPR Mulai Masa Sidang IV, Berbagai Isu Dibahas

Jakarta - DPR memasuki masa persidangan IV untuk tahun sidang 2005-2006, Senin (1/5/2006). Pidato pembukaan masa persidangan IV akan menjadi agenda utama dalam sidang paripurna pertama DPR. Para politisi juga bakal meramaikan persidangan awal ini dengan hujan interupsi.Usai penyampaian pidato pembukaan, diprediksi beberapa isu aktual yang akhir-akhir ini marak dibicarakan akan mencuat. Isu-isu yang akan mengemuka antara lain mengenai wacana kocok ulang pimpinan DPR, isu batal mundurnya Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif, isu pemberian amplop kepada anggota Pansus RUU PA, dan penangkapan 3 WNI di Hawaii terkait penyelundupan senjata, juga isuAustralia.Isu kocok ulang pimpinan DPR sebenarnya sudah lama mencuat di gedung rakyat ini. Namun, saat Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif melontarkan rencana kemunduran dirinya, isu ini kembali mencuat. Gayung pun bersambut. Tak kurang Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Demokrat (FPD), dan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) akan mendesak adanya pergantian pimpinan DPR.Pada kenyataannya Zaenal Maarif batal mundur. Pembatalan mundur ini telah disampaikan Zaenal pada Minggu 30 April, di kediamannya di Solo. Namun, ketiga fraksi itu nampaknya akan tetap mendorong hal ini berlanjut.Ketua FPAN Abdillah Toha misalnya. Dalam perbincangan dengan detikcom pada Jumat 28 April menyatakan mundur atau tidaknya Zaenal tidak akan mempengaruhi keinginan untuk mengganti pimpinan DPR.FPAN bersama beberapa fraksi lain akan mengupayakan adanya perubahan susduk, serta tata tertib pemilihan pimpinan DPR."FPAN menginginkan sistem proporsional sesuai representasi jumlah kursi fraksi di DPR," ujar Abdillah.Adapun Fraksi yang akan menolak adanya pergantian pimpinan ini adalah Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR).Anggota FPG Theo L Sambuaga dalam perbincangan dengan detikcom menyatakan tidak ada urgensi untuk dilakukan pergantian DPR. "Kalau Golkar tidak melihat urgensinya. Alasannya apa," kata Theo.Adapun mengenai pemberian amplop dari Mendagri M Maruf sebagai tanda uang lelah kepada anggota DPR pertama kali dipersoalkan oleh anggota FPDIP Permadi. Beberapa anggota DPR pun telah mengembalikan pemberian amplop itu kepada Depdagri.Dalam perbincangan dengan detikcom pagi ini, Permadi meminta KPK dan BPK memeriksa hal tersebut. "Silahkan KPK turun. Apa boleh Mendagri bagi duit tanpa tanda terima. Bagaimana pertanggungjawabannya. Nanti lihat saja," ujar politisi yang juga paranormal ini.Adapun mengenai hubungan RI-Australia, akan mempersoalkan rencana keberangkatan beberapa anggota DPR ke negeri kangguru itu. Rencananya, pada pertengahan bulan Mei ini, beberapa anggota komisi I akan berangkat ke Australia untuk memberikan klarifikasi mengenai situasi yang sebenarnya terjadi di Papua.Selain ramai di dalam ruang persidangan, di luar gedung DPR pun akan diramaikan dengan unjuk rasa puluhan ribu massa dari berbagai organisasi buruh. Mereka akan menyampaikan penolakannya terhadap revisi Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003.Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) misalnya, telah mengklaim akan menurunkan 116 ribu buruh ke Senayan. Sedangkan Serikat Pekerja Nasional (SPN)menyatakan akan menurunkan 80 ribu buruh. (wiq/)