Rizal Ramli-Gatot Nurmantyo Gugat Presidential Threshold Jadi 0 Persen ke MK

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 15 Des 2021 09:13 WIB
Jenderal Gatot Nurmantyo saat hadiri acara Blak-blakan bersama detikcom
Gatot Nurmantyo (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat 'serbuan' gugatan soal presidential threshold agar angka 20 persen menjadi 0 persen. Harapannya, semua partai bisa mengusung calon presiden (capres) tanpa terpasung persentase suara di parlemen.

Dalam catatan detikcom, Rabu (15/12/2021), aturan tersebut tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilu. Pasal tersebut berbunyi:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pasal di atas hanya memberikan tiket bagi parpol/gabungan parpol yang memiliki 20 persen kursi di DPR bisa mengusung capres. Atau parpol/gabungan parpol yang memperoleh 25 persen suara nasional. Pasal ini sedikitnya sudah 13 kali digugat dan MK bergeming. Salah satunya adalah Rizal Ramli.

"Saya ingin seleksi kepemimpinan Indonesia kompetitif, yang paling baik nongol jadi pemimpin, dari presiden sampai ke bawah. Itu hanya kita bisa lakukan kalau threshold ambang batas kita hapuskan jadi nol," kata Rizal Ramli di gedung MK pada September 2020.

Menurut Rizal Ramli, saat ini di seluruh dunia ada 48 negara yang menggunakan sistem pemilihan dua tahap seperti di Indonesia tetapi tidak ada pembatasan semacam presidential threshold.

Namun, pada Januari 2021, MK tidak menerima gugatan itu. Lima hakim konstitusi menilai Rizal Ramli tidak mempunyai hak mengajukan judicial review Pasal 222 UU Pemilu itu.

Menurut kelima hakim MK itu, permasalahan berapa banyak jumlah orang yang bisa ikut capres, bukanlah masalah konstitusionalitas. Presidential threshold adalah kebijakan politik terbuka, bukan masalah konstitusionalitas.

"Seandainya memang benar didukung parpol atau gabungan parpol, Pemohon I mestinya menunjukkan dukungan dalam batas penalaran yang wajar menunjukkan bukti dukungan itu ke MK," ujar hakim MK Arief Hidayat.

Simak Video '2 Anggota DPD Gugat Presidential Threshold 0 Persen ke MK':

[Gambas:Video 20detik]