.webp)
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI membangun patung Garuda Pancasila di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pembangunan patung Garuda Pancasila tersebut, termasuk pembuatan diorama pulau-pulaunya, menelan biaya sekitar Rp 700 juta.
"Pekerjaan patung/tugu Garuda, plus-minus nilainya Rp 700 juta, termasuk pembuatan animasi/diorama pulau-pulau. Tidak ada di LPSE karena itu bagian dari pekerjaan security system," kata Kepala Biro Umum Setjen DPR Djustiawan Widjaya kepada detikcom, Selasa (14/12/2021).
detikcom melihat langsung patung Garuda Pancasila tersebut. Dilihat dari dekat, diorama di patung tersebut berbentuk pulau serta logam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pulau-pulau aja, tembaga dan perunggu," ujarnya.
Patung Garuda Pancasila it berada di taman selatan belakang kompleks parlemen, seperti dilihat Senin (13/12), jika masuk Kompleks Parlemen melalui Jalan Gelora, patung Garuda Pancasila itu akan terlihat jelas.
Patung dengan tinggi sekitar 2 meter itu masih dibalut kain putih. Bagian bawah patung itu dilandasi beton berundak 1 meter.
Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan pembangunan patung Garuda itu bagian dari revitalisasi taman selatan DPR. Taman tersebut akan digunakan untuk kegiatan olahraga.
"Kami sedang merapikan manajemen, mekanisme tamu dan pengunjung di gerbang selatan ke Kompleks Parlemen, sekaligus merevitalisasi taman agar bisa digunakan untuk olahraga. Di taman tersebut, kami pasang burung garuda sebagai simbol kebhinnekaan bangsa," kata Indra kepada detikcom, kemarin.
Indra tak hafal biaya pembuatan patung Garuda Pancasila tersebut dan meminta ditanyakan ke biro yang mengurusi. Indra menjelaskan alasan mereka membangun patung Garuda Pancasila.
"Itu ornamen taman, pertimbangan kami yang paling cocok untuk Kompleks Parlemen itu burung garuda karena itu kan simbol bangsa," ujar Indra.
Pembangunan patung Garuda Pancasila itu masuk dalam anggaran DPR tahun ini. Rencananya patung Garuda Pancasila dan taman itu kan diresmikan pimpinan DPR RI.
"Sedang dirampungkan finishing-nya setelah itu akan dilaporkan ke pimpinan Dewan," imbuhnya.
Simak juga 'Khusus Pejabat, Usai dari Luar Negeri Boleh Karantina Mandiri':
(rfs/zak)
