Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mendorong revitalisasi kawasan transmigrasi di Tanah Air. Revitalisasi ini diharapkannya bisa meningkatkan kualitas perekonomian di kawasan transmigrasi sebagai wujud nyata implementasi SDGs Desa untuk pembangunan yang berkelanjutan.
"Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan seperti diamanahkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Untuk itu, tidak ada lagi penambahan kawasan transmigrasi baru. Yang ada revitalisasi," kata Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Minggu (12/12/2021).
Hal tersebut diungkapkan Abdul Halim saat memimpin Upacara Upacara Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-71 yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan.
Abdul menjelaskan revitalisasi kawasan transmigrasi ini saat ini telah menjadi prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dia menjelaskan ada 152 kawasan transmigrasi yang ditetapkan sebagai prioritas nasional, dan 100 kawasan transmigrasi yang menjadi target prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Revitalisasi kawasan transmigrasi ini untuk kian mensejahterakan para transmigran. Selain itu revitalisasi ini juga harus memberikan dampak positif bagi wilayah di sekitar Kawasan transmigran, karena pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi harus selaras dengan pertumbuhan ekonomi di desa-desa sekitarnya," tambahnya.
Ia juga mengatakan revitalisasi kawasan transmigrasi juga menjadi salah satu jalan mencapai SDGs Desa, yang memiliki 18 tujuan dengan 222 indikator. Pencapaian tersebut dimulai dengan penataan desa berbasis data mikro, keluarga, bahka individu.
Sudah sejak 2021, Pokja Relawan Pendataan Desa telah mengumpulkan data seluruh warga, keluarga, dan wilayah RT hingga desa.
"Data tersebut telah dianalisis melalui sistem informasi, sehingga menjadi bahan kalkulasi keunggulan maupun kelemahan tiap wilayah transmigrasi, data ini juga bisa menjadi roadmap revitalisasi," ujarnya.
Selain itu, ia juga menceritakan tentang sejarah transmigrasi. Implementasi dari transmigrasi sendiri ada sejak masa kolonialisme Belanda, sekitar tahun 1905.
Ia menambahkan ketika pada tahun itu, Pemerintah kolonial, untuk pertama kalinya, memberangkatkan 155 kepala keluarga (KK) transmigran, yang berasal dari Kedu, Jawa Tengah, menuju Gedong Tataan, dan Provinsi Lampung.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia melaksanakan program transmigrasi pertama kali baru pada 12 Desember 1950. Ketika itu Jawatan Transmigrasi berangkatkan 25 kepala keluarga atau 98 jiwa transmigran menuju Lampung dan Lubuk Linggau.
"Oleh karena itulah, sejak saat itulah, tanggal 12 Desember kita kenal dan selalu kita peringati sebagai Hari Bhakti Transmigrasi," ujarnya.
Selain bercerita mengenai revitalisasi kawasan transmigrasi dan sejarahnya, pada acara tersebut, ia juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik untuk Transmigrasi di Kabupaten Sijunjung, peta Transmigrasi dan meresmikan Kantor Wali Nagari.
Bersama pejabat daerah setempat, ia juga menyempatkan diri untuk meninjau produk UKM seperti kopi dan kain motif khas yang diproduksi Transmigran di Kawasan Lunang Silaut.
(akd/ega)
