.webp)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo optimistis Polri mampu memperkuat komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi. Sigit mengatakan hal itu kepada Novel Baswedan dan 43 eks pegawai KPK yang baru saja dilantiknya menjadi ASN Polri.
"Selamat bergabung. Kita perkuat komitmen dan kebijakan Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim, budaya, ekosistem antikorupsi," kata Sigit saat memberi amanat di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).
"Sehingga iklim investasi, APBN yang digunakan dan seluruh rangkaian kebijakan dalam rangka mendukung dan mengembalikan pertumbuhan perekonomian Indonesia betul-betul bisa terlaksana dengan baik," lanjut dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sigit menganggap bergabungnya 44 mantan pegawai KPK juga memperkuat organisasi Polri untuk menjalankan berkomitmen pemberantasan korupsi di Tanah Air. Sigit menuturkan hal tersebut sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu memberantas korupsi tak hanya melakukan proses hukum, tapi juga menyentuh hal yang mendasar untuk menyelesaikan akar permasalahan, yakni pencegahan.
"Dan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan Hakordia tadi pagi, di mana beliau sampaikan pemberantasan korupsi tidak hanya masalah penegakan hukum," ujar Sigit.
"Namun harus lebih menyentuh pada hal yang bersifat fundamental menyelesaikan akar-akar permasalahan. Karena itu sangat penting diperkuat divisi pencegahan dalam pemberantasan korupsi," sambung mantan Kapolda Banten itu.
Sigit berkeyakinan Novel Baswedan dkk akan memperkuat Polri sebagai institusi hukum yang berwenang menindak perilaku koruptif yang menimbulkan kerugian negara.
"Tentunya dengan kehadiran seluruh rekan-rekan, dengan rekam jejak rekan-rekan yang saya tidak ragukan lagi, saya yakin rekan-rekan akan memperkuat organisasi Polri dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi," tegas Sigit.
Sigit lalu mengingatkan soal kondisi dalam negeri yang menurutnya tak mudah karena harus mengupayakan keberhasilan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sigit lantas memerintahkan Novel dkk untuk mengawal penggunaan APBN agar tepat guna dan sasaran, serta mengurangi risiko kebocoran anggaran.
Hal tersebut, lanjut Sigit, sangat diperlukan dalam rangka menciptakan iklim investasi. Tujuannya, memberikan kepastian bagi para investor dari dalam ataupun luar negeri.
"Di Indonesia kita tahu indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dari peringkat 85 menjadi 102. Ini menjadi tantangan kita semua, khususnya Polri untuk perbaiki indeks persepsi korupsi ini. Kami yakin dengan bergabungnya rekan-rekan, bahwa indeks persepsi korupsi akan bisa kita perbaiki," ungkap Sigit.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Masih kata Sigit, dia menerangkan peran dari 44 ASN Polri yang baru ini dibutuhkan untuk melakukan perubahan pola pikir, mendampingi, mencegah, menangkal dan ikut membantu melakukan kerja sama hubungan internasional dalam rangka melaksanakan tracing recovery aset bila diperlukan.
"Saat ini kita sedang lakukan perubahan terhadap Dittipidkor Bareskrim Polri yang akan kita jadikan Kortas (Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sehingga didalamnya berdiri divisi-divisi lengkap mulai dari pencegahan, kerjasama sampai dengan penindakan," terang mantan Kabareskrim Polri ini.
Di samping itu, Sigit meyakinkan perekrutan 44 eks pegawai KPK telah melalui proses cermat dan hati-hati dan sesuai aturan yang ada. Dengan demikian, dia memastikan pengangkatan Novel dkk sebagai ASN Polri tak menimbulkan permasalahan hukum.
Dia berujar proses perekrutan telah melewati koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan berbagai instansi terkait di antaranya Kemensetneg RI, KemenPAN-RB RI, Kemenkumham RI, MK, MA, BKN, serta para ahli di bidang administrasi dan tata negara.
"Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam proses pengangkatan ini sebagai wujud semangat antikorupsi," pungkas Sigit.
