.webp)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengungkapkan Glasgow Climate Pact, sebagai hasil utama COP26 di Glasgow, Inggris, di antaranya mencakup keputusan mengenai pendanaan iklim di bawah COP26 UNFCCC dan Persetujuan Paris.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Laksmi Dhewanthi mengatakan, ada beberapa hal penting yang dihasilkan dari acara tersebut yang berkaitan untuk mengatasi perubahan iklim.
Salah satunya meminta Standing Committee on Finance (SCF) untuk melanjutkan pekerjaan terkait deο¬nition climate ο¬nance. Ia juga mengungkapkan peningkatan penyediaan pendanaan iklim, transfer teknologi dari negara maju ke berkembangan sangat dibutuhkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan negara maju perlu untuk meningkatkan dukungan dalam pendanaan untuk membantu negara berkembang termasuk secara signifikan meningkatkan pendanaan di atas USD 100 miliar per tahun dan juga memenuhi komitmen USD 100 miliar dengan segera dan hingga tahun 2025.
Menurutnya upaya untuk mendesak negara maju agar meningkatkan pendanaannya tak hanya dilakukan oleh pemerintah pada COP26 saja. Namun, dalam agenda lainnya, negara-negara berkembang kerap meminta agar negara maju merealisasikan sistem pendanaan tersebut.
"Kita sudah mendesaknya (pendanaan USD 100 miliar per tahun) sejak lama sekali," kata Laksmi dalam keterangan tertulis, Kamis (9/12/2021),
Menurutnya, pendanaan tersebut akan meringankan beban negara berkembang dalam menghadapi dan mencegah perubahan iklim.
"Menekankan tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam mengakses pendanaan iklim termasuk di dalamnya persoalan eligibility dan ability," jelasnya.
Ia juga menjelaskan, upaya mitigasi untuk mencegah pemanasan global juga menjadi pembahasan dalam agenda Glasgow Climate Pact. Sebagai contoh, negara-negara peserta berkomitmen membatasi pemanasan global 1,5 derajat Celsius melalui pengurangan emisi CO2e global sebesar 45% pada tahun 2030 dibandingkan tingkat tahun 2010.
Serta percepatan transisi menuju sistem energi rendah emisi salah satunya dengan mempercepat penyebaran pembangkit listrik yang bersih seperti tenaga surya.
"Termasuk upaya pengurangan terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara dan penghentian subsidi bahan bakar fokus yang tidak efisien," tutupnya.
(akn/ega)
