FPG Nilai Kocok Ulang Pimpinan DPR Tidak Beralasan

Jakarta - Bebebrapa fraksi di DPR mendesak dilakukannya kocok ulang pimpinan DPR. Namun Fraksi Partai Golkar (FPG) tidak melihat adanya alasan kuat dilakukannya kocok ulang tersebut."Kalau dari Golkar tidak melihat urgensinya. Alasannya apa," ujar anggota FPG Theo L Sambuaga dalam perbincangan dengan detikcom, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4/2006).Dikatakannya, adanya evaluasi mengenai pergantian pimpinan DPR hanya bisa dilakukan pada seitap awal masa persidangan."Kalau itu menyangkut alat kelengkapan dan pimpinan, mesti dievaluasi di awal masa sidang. Kalau begitu ya kira-kira awal September nanti," terangnya.Selain itu, pergantian pimpinan juga baru bisa dilakukan jika ada alasan-alasan yang mendesak, seperti mundurnya salah satu anggota pimpinan DPR."Atau hal-hal urgen lain seperti kesepakatan di antara seluruh fraksi. Jadi beberapa alasan harus ada," tukasnya.Pada kesempatan yang sama, anggota FPG Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, untuk mengganti pimpinan DPR harus dilakukan perubahan dalam susduk anggota DPR. Selain itu, juga harus ada ketegasan mengenai periodesasi pimpinan DPR."Bikin susduk tentang pemilihan. Dan ditegaskan apakah 1 periode penuh selama lima tahun, atau 2 tahun, atau 2,5 tahun," papar pria berkumis ini.Ferry berharap, periodesasi itu nantinya memperhatikan adanya dinamika yang terjadi di DPR. "Ini untuk menjaga kolektivitas. Sebaiknya dibuat 2 termin dan mempertimbangkan dinamika yang terjadi," demikian Ferry. (ahm/)