Survei Integritas KPK: Bappenas Tertinggi di Kementerian, DIY di Pemda

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 09 Des 2021 11:23 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Dok. Istimewa)
Jakarta -

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap hasil survei penilaian integritas (SPI) kementerian/lembaga yang dilakukan KPK. Hasilnya, nilai integritas kementerian/lembaga di Indonesia di atas rata-rata nasional.

"Dari survei yang kita lakukan sebanyak 250 ribu responden yang kita lakukan survei hasilnya sungguh cukup membanggakan karena angka rata-rata nasional kita mencapai 72,43. Angka ini di atas dari target yang direncanakan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional," kata Firli dalam acara Hari Antikorupsi Dunia (Hakordia) 2021, Kamis (9/12/2021).

Acara Hakordia ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta beberapa menteri dan pihak lainnya. Sementara, untuk kementerian/lembaga dengan nilai tertinggi yakni Bappenas dengan nilai 86,71 dan kementerian/lembaga daerah tertinggi diraih oleh Bank Indonesia dengan nilai 89,69.

"Kategori pemerintah tertinggi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 82.81, kategori pemerintahan kabupaten diraih oleh Kabupaten Boyolali dengan nilai 91,72 dan ini sekaligus tertinggi angka nasional," papar Firli.

Selanjutnya, Firli mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkarya untuk bangsa. Sementara untuk peluncuran SPI ini akan dilakukan pada 16 Desember 2021.

"Bapak Presiden yang kami hormati dari podium ini kami berharap dan semua insan KPK menyampaikan terima kasih atas kehadiran bapak dan segenap undangan dan kami berharap melalui hari anti korupsi sedunia, mari tanamkan jiwa untuk tidak melakukan korupsi. berkarya untuk bangsa, mengabdi untuk negeri, membebaskan NKRI dari praktik-praktik korupsi," katanya.

Lebih lanjut, Firli menyebut survei ini dilakukan guna mengembangkan tugas KPK. Penilaian ini pun dikatakan Firli merupakan hasil karya anak bangsa.

"Bukan berarti kita menampilkan hasil survei lain tetapi ini adalah karya anak bangsa dalam rangka mengukur integritas Kementerian lembaga, pemerintah daerah, pemerintah provinsi kabupaten kota, dan juga semua lembaga non kepemerintahan," katanya.

Simak Video 'Jokowi Minta Penindakan Korupsi Tak Hanya Sasar Peristiwa Heboh':

[Gambas:Video 20detik]



(azh/mae)