.webp)
Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI mendukung penuh Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disahkan menjadi Undang-Undang. PAN ingin tokoh agama juga dilibatkan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.
"Oleh karena itu Fraksi PAN DPR RI menyatakan bahwa pasal-pasal dalam RUU TPKS ini harus dapat mengatur secara eksplisit hal-hal terkait penanganan kekerasan seksual yang meliputi pencegahan, perlindungan korban, rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban," kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzi dalam keterangannya, Kamis (9/12/2021).
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI, Rabu (8/12). Intan merasa perlu penghapusan stigma terhadap korban dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga korban merasa dilindungi dan diterima di dalam pergaulan sosial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pencegahan kekerasan seksual menjadi tanggung jawab kita bersama dan perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga dan segenap lapisan masyarakat," jelas Intan.
"Fraksi PAN DPR RI menilai kekerasan seksual terhadap anak harus diatur dalam RUU TPKS ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat norma dan aturan yang sudah ada di dalam UU tentang Perlindungan Anak. Dalam kaitan itu, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap seluruh aturan perundang-undangan yang sudah ada,' lanjutnya.
Intan menambahkan pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan korban harus tetap pada koridor penegakan hukum dan moral agama serta sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
"Pancasila harus menjadi landasan dalam berbagai upaya pencegahan yang dilakukan berbagai pihak, baik pemerintah, korporasi, organisasi maupun masyarakat dan individu," pungkasnya.
(isa/gbr)
