Jokowi Akan Buka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK Besok

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 08 Des 2021 21:20 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membuka penyelenggaraan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, besok. Jokowi akan hadir secara langsung dalam acara yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan membuka kegiatan tersebut secara langsung," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).

Ipi mengatakan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin turut mendampingi Jokowi. Ma'ruf akan hadir dan menutup acara Hakordia ini.

"Demikian juga Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin akan menutup kegiatan secara langsung," ujar Ipi.

Lalu, Ipi menyebut bahwa penyelenggaraan Hakordia besok akan diterapkan standar protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Kegiatan ini juga disiarkan melalui akun YouTube KPK.

"Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara hybrid dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat bagi tamu dan undangan yang hadir secara langsung," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi Yudhiawan Wibisono mengatakan Hakordia kali ini mengusung tema 'Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi'. Acara ini juga akan ditutup oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Jadi kalau yang untuk tahun ini yang hadir keduanya, Bapak Presiden hadir pukul 09.00 WIB, Bapak Wakil Presiden hadir pukul 11.30 WIB," kata Yudhiawan dalam konferensi pers, Jumat (26/11).

"Jadi nanti pembukaan oleh Bapak Presiden, penutupan oleh Bapak Wakil Presiden dengan Kementerian terkait, termasuk Kapolri dan Jaksa Agung, ada sekitar 14 kementerian hadir," sambungnya.

Yudhiawan menjelaskan, Hakordia ini digelar sebagai bentuk dukungan dan perkembangan atas peran serta pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, termasuk masyarakat sipil.

"Selain itu, kami juga ingin memperkuat sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha serta organisasi masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi," ujarnya.

(azh/fas)