KPK Bantu Tertibkan Aset Bermasalah di Labuan Bajo: Ada Hotel hingga Pulau

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 08 Des 2021 15:34 WIB
KPK bantu Pemkab Manggarai Barat menertibkan sejumlah aset bermasalah di kawasan Labuan Bajo
KPK membantu Pemkab Manggarai Barat tertibkan sejumlah aset bermasalah di kawasan Labuan Bajo. (Dok. KPK)
Jakarta -

KPK mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) menertibkan sejumlah aset bermasalah di kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Aset itu di antaranya hotel, restoran, dan Pulau Kelor.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango ikut turun ke lapangan dan menjelaskan bahwa kehadiran KPK dalam rangka penguatan tata kelola pemerintah daerah melalui delapan area intervensi. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi dua dari delapan area intervensi, yaitu terkait manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

"Kita dari tadi ke hotel dan restoran itu semua dalam rangka program optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah dan penertiban aset, seperti yang kita lakukan sekarang," ujar Nawawi dalam keterangan tertulis, Rabu (8/12/2021).

Selain ke hotel dan restoran, KPK bersama pemda mengunjungi Pulau Kelor. Pulau kelor itu termasuk kategori tanah telantar karena telah di-HGB pada 2011, namun hingga sekarang tidak dilakukan optimalisasi.

"Ada batas waktu optimalisasi kawasan HGB, yaitu selama dua tahun. Jika dalam masa HGB kawasan itu tidak dioptimalisasi, maka kawasan itu dikategorikan sebagai tanah telantar dan menjadi milik pemerintah," kata Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.

Penertiban ini dilakukan terhadap sejumlah aset bermasalah dan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, di antaranya terkait pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai dan tunggakan pajak daerah.

Kembali pada Nawawi, dia mengatakan upaya ini yakni untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi yang membuka peluang terjadinya kerugian negara atau daerah. Hal itu disebabkan aset yang tidak memiliki legalitas, sehingga kerap menjadi obyek sengketa dan berpotensi beralih kepemilikan.