.webp)
Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan fraksinya akan fokus memperjuangkan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Prolegnas Prioritas 2022. Meski begitu, Cucun menuturkan bahwa 40 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas juga merupakan beleid penting.
"Kami menilai RUU TPKS layak untuk segera ditetapkan karena saat ini terjadi darurat kekerasan seksual. Sedangkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak begitu penting karena akan memastikan jaminan kesehatan, ketercukupan gizi, hingga kesejahteraan ibu dan anak di tanah air," ujar Cucun, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/12/2021).
Cucun menuturkan revisi UU Cipta Kerja, RUU Ibu Kota Negara Baru (IKN), RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Sistem Keolahragaan Nasional dan RUU Narkotika tak kalah penting. "Fraksi PKB akan aktif mengawal berbagai RUU tersebut agar bisa disahkan, tetapi bagi kami tetap ada target prioritas yang kami perjuangkan sebagai kebijakan fraksi," ucap dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Komisi III DPR itu menilai pembahasan serta pengesahan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak harus disegerakan dengan dasar alasan dinamika di lapangan yang dinilai sudah mendesak. Dia mencontohkan, RUU TPKS saat ini dinilai begitu dibutuhkan lantaran kian banyaknya korban kekerasan seksual.
"Kasus tewasnya Novi Widyasari, mahasiswa Universitas Brawijaya yang nekat bunuh diri karena mengalami kekerasan dalam pacaran (violence of dating) harus menjadi monumen betapa dibutuhkannya perlindungan korban kekerasan seksual di Tanah Air," tegas dia.
"RUU TPKS ini tidak sekadar memastikan hukuman bagi pelaku, tetapi juga perlindungan organ negara bagi korban kekerasan seksual agar bisa speak up. Sehingga tidak menyakiti diri sendiri," sambungnya.
Dia mengumpamakan kasus kekerasan seksual saat ini seperti fenomena gunung es. Kasus yang muncul ke permukaan tampak tak seberapa, padahal kasus sebenarnya di lapangan begitu banyak.
Simak juga 'Survei TII: DPR Jadi Lembaga Paling Korup di RI':
Menurutnya salah satu pemicu fenomena gunung es itu karena korban kekerasan seksual tidak berani buka suara atas kasus yang menimpa mereka. Alasannya, sambung Cucun, lantaran malu atau takut atas stigma dari masyarakat.
"Akhirnya mereka memendam masalah itu sendiri sehingga para korban kekerasan seksual mengalami kekerasan berulang yang menekan secara fisik, mental, maupun kondisi spiritual. Situasi ini tidak boleh terus dibiarkan, sehingga RUU TPKS yang menjadi payung hukum untuk melindungi korban harus segera disahkan," katanya.
Sementara itu, dia menilai RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, tak kalah penting lantaran angka kematian ibu akibat melahirkan masih tinggi. Begitu pula angka stunting pada anak juga tinggi.
"Bagi para ibu yang harus bekerja, mereka terkadang sulit memberikan ASI eksklusif, karena cuti melahirkan yang terbatas. Selain itu bagi ibu pekerja juga harus mendapat beban ganda saat harus merawat anak-anak mereka di usia emas (gold period)," ujarnya.
Tantangan yang dihadapi para ibu tersebut, kata Cucun, harus mendapatkan afirmasi dari negara. Salah satunya dengan memberikan cuti yang lebih panjang bagi para ibu pekerja yang baru saja melahirkan.
Dia menjelaskan, dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak diusulkan agar cuti bagi ibu melahirkan bisa sampai 6-7 bulan, sehingga mereka bisa memberikan ASI eksklusif bagi bayinya.
"Dan bayi ini merupakan aset bangsa. Para generasi emas yang harus mendapatkan perhatian dari ibu di masa pertumbuhan krusial mereka. Kami berharap dengan pengesahan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini akan memastikan generasi muda Indonesia bakal lebih berkualitas di masa depan karena terjamin asupan gizi dan kesejahteraan mereka dari usia dini," pungkasnya.
Sebelumnya, DPR telah mengesahkan sebanyak 40 RUU masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. RUU tersebut terdiri atas 26 RUU usulan DPR, 12 RUU usulan pemerintah, sedangkan sebanyak 2 RUU usulan DPD.
Selain itu, ada 6 RUU kumulatif terbuka. Salah satunya RUU perubahan terhadap UU Cipta Kerja yang merupakan perintah putusan Mahkamah Konstitusi.
