PKB Fokus ke RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak di Prolegnas 2022

Firda Cynthia Anggrainy Al Djokya - detikNews
Rabu, 08 Des 2021 11:53 WIB
Anggota DPR PKB Cucun Ahmad Syamsurijal
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal (Lamhot Aritonang/detikcom)

Menurutnya salah satu pemicu fenomena gunung es itu karena korban kekerasan seksual tidak berani buka suara atas kasus yang menimpa mereka. Alasannya, sambung Cucun, lantaran malu atau takut atas stigma dari masyarakat.

"Akhirnya mereka memendam masalah itu sendiri sehingga para korban kekerasan seksual mengalami kekerasan berulang yang menekan secara fisik, mental, maupun kondisi spiritual. Situasi ini tidak boleh terus dibiarkan, sehingga RUU TPKS yang menjadi payung hukum untuk melindungi korban harus segera disahkan," katanya.

Sementara itu, dia menilai RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, tak kalah penting lantaran angka kematian ibu akibat melahirkan masih tinggi. Begitu pula angka stunting pada anak juga tinggi.

"Bagi para ibu yang harus bekerja, mereka terkadang sulit memberikan ASI eksklusif, karena cuti melahirkan yang terbatas. Selain itu bagi ibu pekerja juga harus mendapat beban ganda saat harus merawat anak-anak mereka di usia emas (gold period)," ujarnya.

Tantangan yang dihadapi para ibu tersebut, kata Cucun, harus mendapatkan afirmasi dari negara. Salah satunya dengan memberikan cuti yang lebih panjang bagi para ibu pekerja yang baru saja melahirkan.

Dia menjelaskan, dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak diusulkan agar cuti bagi ibu melahirkan bisa sampai 6-7 bulan, sehingga mereka bisa memberikan ASI eksklusif bagi bayinya.

"Dan bayi ini merupakan aset bangsa. Para generasi emas yang harus mendapatkan perhatian dari ibu di masa pertumbuhan krusial mereka. Kami berharap dengan pengesahan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini akan memastikan generasi muda Indonesia bakal lebih berkualitas di masa depan karena terjamin asupan gizi dan kesejahteraan mereka dari usia dini," pungkasnya.