Pengadilan Negeri Medan melakukan eksekusi pengosongan bangunan di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Warga mengklaim memiliki sertifikat hak milik (SHM) dan menolak eksekusi.
Pantauan detikcom di lokasi pukul 10.15 WIB, Selasa (7/12/2021), terlihat sejumlah petugas dari PN Medan didampingi polisi hendak mengeksekusi bangunan. Proses eksekusi ini mendapat penolakan warga yang mengaku pemilik bangunan.
Sempat terjadi adu mulut antara petugas dan warga yang bertahan di bangunan itu. Warga yang mempertahankan bangunan juga sempat terlihat menyampaikan orasi di depan rumah.
Petugas dari PN Medan dan kepolisian terlihat meninggalkan lokasi bangunan. Setelah petugas pergi, warga terlihat masuk ke dalam bangunan itu.
"Klien kami adalah pemilik yang sah atas objek yang hendak dieksekusi berdasarkan bukti kepemilikan yang sah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 481 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 482," kata pengacara warga, Jonni Silitonga.
Jonni mengatakan kliennya mendapatkan bangunan itu dari pembelian yang sah. Pembelian dilakukan di hadapan notaris.
"Bahwa berdasarkan bukti sertifikat kepemilikan, terhadap penetapan nomor 33/eks/2018/79/Pdt.G/2006/PN.Mdn oleh klien telah mengajukan gugatan perlawanan pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dengan nomor perkara 108/Pdt.G/2021/PN.Medan yang saat ini sedang diperiksa pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan," tutur Jonni.
"Oleh karena itu, pemberitahuan pelaksanaan eksekusi terhadap objek eksekusi milik klien kami merupakan tindakan yang tidak adil, tidak seimbang, dan prematur," sambungnya.
Simak juga 'Amankah Beli Tanah dengan Bukti Hanya Girik atau AJB?':
