Aturan Perjalanan Terbaru Selama Masa Natal dan Tahun Baru

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 07 Des 2021 06:45 WIB
Pengendara melintasi ruas jalan Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (6/12/2021). Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung mewacanakan kembali menutup 10 titik ruas jalan raya di Kota Bandung pada saat Libur Natal dan Tahun baru guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada PPKM level 3 serentak se-Indonesia. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.
Ilustrasi (Foto: ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)
Jakarta -

Pemerintah mengeluarkan aturan perjalanan jarak jauh selama periode Natal dan Tahun Baru 2022. Masyarakat yang hendak bepergian harus sudah divaksin COVID-19 dua dosis.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan masyarakat yang mau bepergian juga wajib menunjukkan hasil tes antigen negatif maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

"Untuk orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap ataupun tidak bisa divaksin karena alasan medis, tidak diizinkan untuk bepergian jarak jauh," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/12/2021).

"Anak-anak dapat melakukan perjalanan, tetapi dengan syarat PCR yang berlaku 3x24 jam untuk perjalanan udara atau antigen 1x24 jam untuk perjalanan darat atau laut," tambah Luhut.

Pemerintah juga memperketat aturan bagi pelaku perjalanan internasional. Penumpang dari luar negeri harus menunjukkan hasil tes PCR negatif maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan. Setiba di Indonesia, pemerintah mewajibkan orang yang datang dari luar negeri untuk melakukan karantina selama 10 hari.

Selain itu, pemerintah juga melarang seluruh jenis perayaan Tahun Baru di hotel, pusat perbelanjaan, mal, tempat wisata dan tempat keramaian umum lainnya. Untuk operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop dan tempat wisata hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75 persen dan hanya untuk orang dengan kategori hijau alias sudah divaksin lengkap di aplikasi PeduliLindungi yang bisa masuk.

"Sedangkan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang. Disiplin penggunaan PeduliLindungi harus ditegakkan," tutur Luhut.

Simak Video 'Pemerintah Tak Jadi Terapkan PPKM Level 3 Nataru, Ini Alasannya':

[Gambas:Video 20detik]




(fas/haf)