Kepercayaan Publik Turun Versi Survei Indikator, Ini Kata KPK

Indikator Politik Indonesia menyampaikan hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja KPK turun dan kini berada di peringkat ke-5. Menanggapi itu, KPK akan menjadikan hasil survei sebagai bahan masukan untuk perbaikan tugas.

"Kami selalu melihat hasil riset yang mengukur persepsi publik terhadap kinerja KPK sebagai feedback sekaligus bahan masukan terhadap perbaikan atas pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (6/12/2021).

Ali menerangkan, dalam hasil riset itu, sejatinya ada peningkatan positif hasil kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK. Hasil itu diperoleh pada Juli dan November.

"Merujuk pada riset tersebut, jika kita bandingkan antara hasil survei pada bulan Juli 2021 dengan November 2021, survei menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap hasil kinerja pemberantasan korupsi secara keseluruhan mengalami peningkatan positif," kata Ali.

Menurut Ali, hasil peningkatan positif pada Juli dan November itu tidak terlepas dari sinergi stakeholder terkait. Tak hanya itu, Ali menyebut peningkatan tersebut juga karena dukungan dari elemen masyarakat.

"Potret baik ini tentu tak lepas dari sinergisitas dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik antar-aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, instansi pusat maupun daerah, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat," kata Ali.

"Publik juga memberikan apresiasinya terhadap penegakan hukum dengan memberikan mayoritas penilaian 'baik'," sambungnya.

Lebih lanjut, Ali mengatakan pihaknya akan mempelajari faktor penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Ali mengatakan publik sejatinya harus memahami bahwa pelaksanaan pemberantasan korupsi bukan hanya sebatas upaya represif, tapi juga ada upaya pencegahan.

"Meskipun dalam poin lainnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK mengalami penurunan. Kami akan mempelajari faktor-faktor penyebab untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikannya," kata Ali.

"Selain itu, publik juga penting untuk memahami bahwa pelaksanaan pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas pada upaya-upaya represif, dengan menindak para pelaku, juga dilakukan upaya-upaya pencegahan guna memperbaiki sistem dan tata kelola suatu institusi untuk menutup celah-celah rawan korupsi," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Diketahui, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja KPK mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bahkan, saat ini KPK berada di peringkat ke-5 lembaga paling dipercaya dibandingkan lembaga negara lainnya.

Survei Indikator Politik mulanya memaparkan tingkat kepercayaan terhadap institusi negara. Hasilnya, TNI menjadi lembaga negara yang paling dipercaya oleh publik, kemudian disusul oleh Presiden dan Polri.

Berikut hasilnya yang mengaku percaya dan sangat percaya pada lembaga:

TNI: 95%
Presiden: 86%
Polri: 80%
Mahkamah Agung: 79%
Mahkamah Konstitusi: 79%
Kejaksaan: 78%
Pengadilan: 77%
KPK: 71%
MPR: 67%
DPD: 66%
DPR: 62%
Partai Politik: 52%

"Kalau kita lihat di sini polanya menarik, TNI itu paling tertinggi yang dipercaya publik. Kemudian diikuti presiden, ini mulai ada perubahan. KPK biasanya nomor 2 atau nomor 3, sekarang KPK sudah terpelanting ke nomor agak di bawah," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi virtual, Minggu (5/12).

Burhanuddin kemudian membandingkannya dengan data pada 2018-2021 ini. Pada 2018, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK mencapai angka 84,8%. Namun, angka itu terus mengalami pemerosotan. Pada 2019, persentasenya sempat imbang dengan institusi Polri. Namun, pada 2020 mengalami pemerosotan. Begini perbandingan grafiknya antara KPK dan Polri:

KPK
2018: 84.8%
2019: 80,5%
2020:73,5%
2021 71,1%

Polri:
2018: 79,8%
2019: 80,3%
2020: 73,5%
2021: 80,2%

"KPK konsisten sampai 2018 berada di peringkat ketiga, hanya sedikit di bawah presiden trust-nya di mata publik. Tapi setelah 2018 trennya terus turun. 2019 trust terhadap KPK dan polisi imbang yang warna biru. Sampai 20202 masih imbang, tapi 2021 udah mulai ngipas," ujarnya.

"Mulai berbeda jauh trust terhadap polisi meningkat tajam sekitar 7 persen dibanding tahun lalu. Jadi Kapolri Sigit berhasil menaikkan trust publik terhadap polisi. Beberapa gebrakan Kapolri baru termasuk mengakomodasi 57 atau 58 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Mungkin saja itu membantu," sambungnya.