Pemerintah Harap Revisi UU Cipta Kerja Dibahas Awal Sidang DPR 2022

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Senin, 06 Des 2021 15:58 WIB
Rapat pemerintah dan Baleg DPR soal Prolegnas (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom).
Foto: Rapat pemerintah dan Baleg DPR soal Prolegnas (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom).
Jakarta -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengusulkan agar Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perubahan UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) dibahas pada masa sidang pertama tahun 2022. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD terkait penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Pemerintah berharap perubahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahan UU Nomor 12 tahun 2011 dapat dibahas secara paralel pada kesempatan pertama masa sidang tahun 2022," ujar Yasonna dalam rapat kerja dengan Baleg DPR dan DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (6/12/2021).

"Mengingat UU ini masuk dalam daftar komulatif terbuka prolegnas akibat putusan MK, maka perlu dimasukkan di Prolegnas, tetapi kami mohon supaya itu menjadi agenda prioritas kita awal tahun ini," sambungnya.

Yasonna memastikan Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, ia mengatakan Pemerintah akan menyiapkan UU perubahan dari UU Cipta Kerja pascaputusan MK tersebut.

"Dalam rangka pelaksanaan putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas uji formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah siap menindaklanjutinya dan menghormati keputusan MK," ujarnya.

"Untuk itu pemerintah akan segera menyiapkan rencana UU perubahan UU Cipta Kerja sebagai perintah MK," imbuh dia.

Yasonna mengatakan pemerintah akan membahas RUU perubahan UU PPP secara efektif bersama DPR. Ia memohon agar DPR bersedia membahasnya secara sinergis.

"Pemerintah akan berkomitmen untuk bersinergi dengan DPR untuk membahas RUU perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 seefektif mungkin. Demikian pula kami mohon kesedian DPR untuk bersinergi dalam pembahasan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana perintah MK," kata dia.

(gbr/gbr)