Aparat Gabungan Tertibkan 21 Gardu dan 1.913 Bendera Ormas di Jaksel

Aparat gabungan Polres Jaksel, Kodim Jaksel dan Satpol PP Jaksel menertibkan atribut dan gardu ormas di Jaksel — Aparat gabungan Polres Jaksel, Kodim Jaksel, dan Satpol PP Jaksel menertibkan atribut dan gardu ormas di Jaksel. (Nahda/detikcom)

Jakarta -

Aparat gabungan Polres Jaksel, TNI, dan Satpol PP menertibkan puluhan gardu hingga atribut ormas dalam rangka Operasi Cipta Kondisi di wilayah Jakarta Selatan. Dari hasil operasi tersebut, aparat gabungan menertibkan hampir dua ribuan bendera ormas dan 21 posko ormas.

"Dari hasil operasi selama satu minggu kita telah mengamankan hampir 2.000 bendera simbol dari atribut dari beberapa kelompok maupun ormas, totalnya 1.913. Ini juga kita anjurkan untuk kita tertibkan baik itu secara kesadaran sendiri oleh kelompok itu atau nanti kita tertibkan sebanyak 21 gardu," ujar Kapolres Metro Jaksel Kombes Azis Andriansyah kepada wartawan, Senin (6/12/2021).

Azis menjelaskan penertiban gardu atau posko ormas yang dimaksud adalah dengan mengecat ulang atau mengembalikan ke fungsinya semula.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian ada beberapa pos atau gardu yang kita arahkan untuk ditertibkan dalam artian dicat kembali supaya peruntukannya sesuai. Yang awalnya pos kamling ya biarkan saja menjadi pos kamling. Ada juga beberapa gardu atau pos yang menempati lahan orang lain," ujarnya.

Hanya, Azis tidak menjelaskan atribut ormas mana saja yang kena penertiban ini. Dalam gelar konferensi pers ini juga bendera ormas yang disita petugas tidak diperlihatkan, hanya dilipat dan dimasukkan ke karung ataupun kresek. Dalam operasi ini, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam.

Azis menjelaskan alasan pihak gabungan menertibkan bendera ormas dan poskonya lantaran kerap dijadikan simbol kelompok ormas. Simbol ormas ini juga kerap memicu konflik kelompok antar-ormas.

"Terhadap potensi gangguan kamtibmas tersebut, kita melakukan kegiatan pencegahan dengan cara melakukan penertiban terhadap simbol-simbol dari kelompok maupun ormas karena simbol-simbol inilah kadang kadang menimbulkan konflik," jelas Azis.

"Misalnya pencabutan bendera, perobekan bendera, perusakan pos, gardu itu bisa menimbulkan perkelahian yang meluas, maka kita melakukan penertiban terhadap simbol simbol yang dimaksud. Tentu kegiatan tersebut tetap berlandaskan hukum," tambah Azis.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya

Lebih lanjut Azis menjelaskan penertiban atribut dan posko ormas ini sebagai upaya mencegah konflik antar-ormas. Hal ini juga berangkat dari seringnya keributan antar-ormas yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan maupun di perbatasan.

"Eksistensi dari kelompok tertentu atau organisasi masyarakat tertentu, terkadang masalahnya sepele tapi menimbulkan keributan yang meluas. Bahkan kematian seperti yang terjadi di Ciledug maupun di Kembangan, Jakbar," ujarnya.

Di sisi lain, keberadaan atribut dan posko ormas di wilayah Jakarta Selatan juga melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007.

"Kemudian untuk penertiban simbol-simbol seperti bendera dan beberapa atribut yang lain kita menggunakan Perda Nomor 8 Tahun 2007, tentu ranahnya ada di depan yaitu dari Satpol PP untuk penertiban," katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Ujang Harmawan menjelaskan dalam Perda tersebut memang aturan soal atribut ormas tidak secara eksplisit disebutkan.

"Jadi untuk masalah gardu itu memang tidak secara eksplisit (diatur) di dalam Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang jelas ini dalam pasal 52 Perda 8 Tahun 2007 menyatakan setiap orang atau badan hukum agar tidak memasang simbol, lambang maupun bendera atribut yang berkenaan pada di sarana prasarana umum," kata Ujang.

Pada praktiknya, ada beberapa ormas yang menggunakan lahan warga untuk memasang atribut maupun gardu ormas. Warga yang merasa keberatan bisa lapor ke Pemda DKI.

"Berkenaan dengan tadi yang disampaikan pimpinan Pak Kapolres, apabila itu memang (dipasang) di lahan orang, orang itu merasa keberatan, dia bisa melaporkan ke Pemda DKI dan kita akan bersama dengan tiga pilar akan melaksanakan kalau memang dari pemilik lahan ini tidak berkenan, ya kita imbau pertama. Yang kedua dia akan membongkar sendiri atau kita tertibkan. Kalau di sarana prasarana umum jelas kita imbau untuk dia bongkar sendiri atau kita tertibkan," papar Ujang.

Halaman 1 2

Selanjutnya