Info Terkini soal Isu Reshuffle Rabu Pon 8 Desember 2021

Matius Alfons, Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Senin, 06 Des 2021 14:35 WIB
Poster
Foto: Ilustrasi reshuffle kabinet (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto pekan lalu mengaku mendengar kabar reshuffle kabinet akan dilakukan pada 8 Desember 2021. Apakah kabar reshuffle yang didengar Waketum PAN valid? Begini informasi terkini.

PPP menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga siang hari ini belum menyampaikan apapun ke partai-partai koalisi perihal reshuffle. Tetapi memang, Presiden Jokowi tak memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada partai koalisi.

"Soal reshuffle, sampai dengan posisi hari ini, Senin siang, Presiden belum menyampaikan kepada partai-partai koalisinya. Sekali lagi, tidak ada kewajiban Presiden untuk mengajak bicara soal reshuffle dengan partai koalisinya, karena itu memang hak prerogatifnya Presiden," kata Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2021).

Meski tak punya kewajiban memberitahu, menurut Arsul, Presiden Jokowi biasanya mengajak bicara partai terkait jika ada menteri dari partai tersebut yang di-reshuffle. Kebisaan tersebut juga dilakukan Jokowi jika ada pergeseran posisi menteri.

"Namun, kalau menengok dari reshuffle-reshuffle sebelumnya, biasanya, paling tidak, kalau ada menteri dari parpol yang terkena reshuffle, maka paling tidak parpolnya itu tentu akan diberitahu, diajak bicara oleh Presiden," ungkap Arsul.

"Demikian juga kalau ada pergeseran portofolio, tidak diganti, tetapi ada pergeseran portofolio. Nah, sampai sekarang belum," imbuhnya.

Lebih lanjut Arsul mengungkapkan, komunikasi soal reshuffle biasanya tidak dilakukan sejak jauh-jauh hari. Biasanya komunikasi soal reshuffle dilakukan Jokowi 1-2 hari sebelumnya.

"Biasanya juga, kalau ada komunikasi itu dalam hitungan jam. Jadi, ya barangkali sehari atau dua hari sebelumnya," jelas Wakil Ketua MPR RI itu.

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menilai paham dan gerakan radikalisme bisa dicegah dan dihentikan, jika seluruh proses penyelenggaraan negara membuka ruang konsultasi dan partisipasi publik.Arsul Sani (Dok. MPR)

Lantas, apakah reshuffle benar bakal dilakukan 8 Desember 2021, yang jatuh pada Rabu pon? Arsul belum bisa memastikan.

"Nah, kita belum tahu apakah yang disebut-sebut bahwa Rabu pon itu akan ada reshuffle. Ini belum tahu, bisa jadi juga tidak, karena sekarang semua urusan pemerintahan sedang fokus untuk menangani musibah Gunung Semeru," pungkasnya.

Simak video 'PPP soal Isu Reshuffle: Biasanya Dikabari 1-2 Hari Sebelumnya':

[Gambas:Video 20detik]



NasDem soal reshuffle ada di halaman selanjutnya.