.webp)
Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya merespons tagar #JusticeForNoviaWidya yang ramai di media sosial. Willy menyebut tagar itu menjadi pemantik agar rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (RUU TPKS) segera disahkan.
"Dengan kasus Novia terakhir kan harusnya kita, ya, ini kasus tuh bisa terjadi tiap hari ya. Cuma apa yang bisa kita jadikan trigger. Ngelihat sebelumnya jadi Unri, KPI, sekarang ada APH (aparat penegakan hukum). Yang terlihat catatan-catatan ini kan menjadi sebuah entry poin untuk membuka cakrawala, membuka kesadaran," kata Willy kepada wartawan, Senin (6/12/2021).
Ketua Panja RUU TPKS ini menyoroti adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban Novia Widya dalam kasus pemerkosaan tersebut. Pasalnya, korban merupakan seorang mahasiswa sedangkan pelaku Bripda Randy Bagus merupakan seorang polisi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan dengan kasus Novia bagaimana para penegak hukum kalau itu ada pemberatan pasal pemberatan khusus untuk aparat penegak hukum," ujar Willy.
"Karena relasinya bukan hanya individual tapi juga sudah melibatkan relasi kuasa di sana dan kekerasan seksual kan terjadi banyak kan faktor relasi kuasa itu," lanjutnya.
Saat ini, Willy mengatakan pihaknya masih terus menjalin komunikasi politik dengan fraksi yang masih belum satu suara dengan terkait materi RUU TPKS. Dia menambahkan, dorongan masyarakat sipil juga terus dilakukan agar RUU TPKS segera disahkan.
"Semua dilakukan, termasuk bukan hanya dari kami. Dari fraksi pengusung tapi juga dari teman-teman pendukung dari masyarakat sipil, organisasi korban, pendamping," ujarnya.
Sebelumnya, Willy Aditya menargetkan persetujuan draf RUU TPKS didapat dalam rapat paripurna DPR RI pada 15 Desember 2021. Mengutip pernyataan Puan Maharani, Willy menyatakan DPR berkomitmen mengantarkan RUU TPKS menjadi UU.
"Reses itu kan 17 Desember. Kami tetap berusaha, sebisa mungkin pleno itu sebelum itu, 15 Desember sudah diparipurnakanlah. Targetnya seperti itu," kata Willy saat berbincang dengan detikcom, Rabu (1/12/2021).
Willy juga menjelaskan rapat pleno pembahasan materi draf RUU TPKS telah digelar 5 kali dan rapat panja sudah digelar 3 kali. Dia meyakini masukan dari berbagai sudah terakomodasi.
"RUU TPKS plenonya sudah 5 kali dan melibatkan sudah 100-an stakeholders. Jadi pandangannya sudah banyak sekali. Kedua, rapat panja sudah 3 kali. Sampai hari ini pleno belum jalan. Itu kemudian untuk mengakomodir semua masukan," ucap Willy.
(eva/gbr)
