Anggota DPR Termuda Surati Jenderal Dudung Batalkan Pengamanan TNI!

Tim detikcom - detikNews
Senin, 06 Des 2021 10:28 WIB
Jakarta -

Anggota DPR termuda, Hillary Brigitta Lasut, sempat menyurati KSAD Jenderal TNI Dudung Abduracman untuk meminta pengamanan dari militer. Permintaan ini jadi kontroversi. Hillary kini membatalkan permintaan kepada Dudung!

Hal ini dikonfirmasi Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna, seperti dikutip Senin (6/12/2021) seperti tertera dalam situs tniad.mil.id. Kadispenad menyatakan Hillary Brigitta Lasut sudah menarik dan membatalkan surat permohonannya melalui Surat Nomor:125/S.E./DPR-RI/HBL/XII/2021 tertanggal 3 Desember 2021 (surat terlampir).

"Sekaligus meminta maaf kepada pihak TNI AD atas ketidaknyamanan ini," demikian bunyi keterangan di situs TNI AD.

Dalam situs tersebut tertera surat Hillary kepada Jenderal Dudung. Berikut ini surat Hillary Lasut kepada Jenderal Dudung meminta pembatalan pengawalan dari TNI.

Berkaitan dengan Surat Permohonan kami sebelumnya dengan Nomor Surat 121/S.E/DPR-RI/HBL/XI-2021 Perihal Permohonan Penugasan Anggota TNI AD sebagai Ajudan Pribadi. Bersama dengan surat ini kami menarik kembali surat permohonan tersebut dan sekaligus menyatakan pembatalan atas permohonan anggota TNI AD sebagai ajudan pribadi.

Mengenai pemberitaan yang ramai di media massa maupun media sosial terkait permohonan tersebut, kami memohon maaf dan semoga hal tersebut tidak menjadi hal yang dapat mengganggu kerjasama yang baik selama ini antara TNI AD dan Komisi I DPR-RI khususnya dengan Kelompok Fraksi Partai NasDem

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Penjelasan Hillary

Hillary sebelumnya sempat menjelaskan alasannya meminta pengamanan dari TNI kepada Jenderal Dudung dibandingkan polisi. Hillary mengatakan dirinya mendampingi masyarakat dalam beberapa kasus yang bersinggungan dengan Polri sehingga dirinya berupaya menghindari konflik kepentingan.

"Saya pikir karena banyak kasus masyarakat Sulut yang saya kawal di kepolisian, saya merasa takutnya jangan sampai ada conflict of interest, yang nanti bisa membatasi saya mengurus kepentingan masyarakat saya, nanti kelihatannya tidak etis," katanya.

(gbr/gbr)