Pembatasan BBM, Watak Pemerintah Salahkan Rakyat

Jakarta - Rencana pemerintah membatasi konsumsi BBM untuk kendaraan di atas 2.000 cc dinilai sebagai tindakan reaktif. Hal itu menunjukkan watak pemerintah saat ini hanya bisa menyalahkan rakyat."Ini sungguh-sungguh memalukan. Ada-ada saja. Ini hanya menunjukkan watak ingin menyalahkan rakyat," cetus anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian kepada detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4/2006).Menurut Wakil Ketua Fraksi PDIP ini, seharusnya pemerintah tidak membuat kebijakan yang karikatif, melainkan langsung mengambil kebijakan terhadap sumber masalahnya.Sumber masalah yang harus disalahkan adalah terjadinya penyelundupan akibat naiknya harga minyak mentah dunia. Karena ketika BBM pertama kali dinaikkan pada Oktober 2005 dengan harga minyak dunia US$ 60 per barel, terjadi penurunan konsumsi 15-20 persen."Yang harus dicegah penyelundupan, karena harga yang ada sekarang dengan naiknya harga minyak mentah sampai US$ 70 per barel itu menguntungkan para penyelundup," tegasnya.Selain itu kebijakan pembatasan juga akan sulit dalam pelaksanaan teknisnya, sebab pemerintah belum memiliki data mengenai berapa efektivitas yang akan dapat disimpan dengan kebijakan itu."Berapa ribu liter yang bisa dihemat kalau menggunakan kebijakan itu," ketus Ramson.Menurutnya, 80 persen penggunaan kendaraan pribadi dikarenakan pemerintah tidak menyediakan sarana transportasi yang memadahi. Sehingga jika kebijakan pembatasan BBM itu dipaksakan, akan terjadi gejolak sosial, karena akan terjadi antrean panjang."Tidak benar adanya informasi penambahan subsidi sampai Rp 75 triliun akibat kenaikan harga minyak mentah dunia. Subsidi mungkin diberikan sekitar Rp 10 triliun jika konsumsi BBM kembali normal. Hal itu didasarkan pada penguatan rupiah dan penurunan konsumsi," jelas Ramson. (san/)