Panggung Rakyat untuk Mayday

Bandung - Jadi kuli di negeri sendiri. Hmmm... cap ini begitu melekat pada buruh dan pekerja Indonesia. Panggung rakyat pun akan digelar di Bandung untuk memprotes hal tersebut bertepatan dengan momen Mayday.Peringatan Hari Buruh Internasional ini bakal digelar di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Bandung, Jawa Barat, pada 1 Mei.Meski sama-sama melibatkan ribuan buruh, aksi panggung rakyat di Bandung bakal berbeda dengan aksi pengerahan buruh ke jalan yang digelar di Jakarta.Sentuhan seni akan mewarnai aksi panggung rakyat dengan menggelar aksi musik solidaritas buruh dari berbagai musisi jalanan di Bandung.Mereka akan mengusung tema seputar aspirasi dan nasib buruh saat ini. Termasuk menyampaikan penolakan revisi UU Ketenagakerjaan (UUK) 13/2003."Bohong besar jika revisi UU 13/2003 ini akan membuka lapangan kerja. Menerima pekerja baru tidak dengan sistem kontrak," cetus koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Daryanto kepada detikcom di Bandung, Jumat (28/4/2006).Ia memperkirakan aksi solidaritas buruh internasional ini akan diikuti oleh ribuan buruh. Rencananya buruh yang tergabung ke dalam KASBI akan membawa massa sekitar 2.000 orang. Beberapa organisasi serikat buruh lainnya seperti dari Gaspermindo, FSBI, SBSI 92 juga akan mengikuti aksi solidaritas ini di Lapangan Gasibu Bandung."Kita tidak akan aksi di Jakarta. Cukup di sini saja," kata Daryanto.Momen Mayday dinilainya sangat tepat dengan kondisi nasib buruh di Indonesia saat ini. Ia meminta kepada pemerintah agar mencabut dan memperbaiki revisi UU 13/2003 tersebut agar lebih berpihak pada nasib buruh saat ini."Nasib buruh di Indonesia saat ini seperti menjadi kuli di negeri sendiri. Revisi UUK 13/2003 itu tidak beradab. Pemerintahan kita hanya menjadi boneka dari kepentingan para pemilik modal," ketusnya.Daryanto meminta kaum buruh, rakyat serta segenap pelajar dan mahasiswa untuk melakukan aksi mogok nasional pada 1-2 Mei. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk perjuangan hak rakyat."Nasib kita tidak bisa diserahkan kepada partai-partai lagi. Sudah terbukti produk UU mereka hanya merugikan rakyat saja," tandasnya. (sss/)