Mahfud Pastikan Penanganan Kasus HAM Berat Paniai Diproses Sesuai UU

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Minggu, 05 Des 2021 05:45 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md
Foto: Mahfud Md (Dok. Kemenko Polhukam)

Lebih lanjut Mahfud menyampaikan, pemerintah sedang menyiapkan rancangan UU komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) yang dulu pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengatakan UU KKR diperlukan sebagai jalur lain untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

"Pemerintah sesuai peraturan per Undang-undangan sekarang ini sedang menyiapkan rancangan UU komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Dulu sudah pernah kita mempunyai UU no 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi, tetapi dibatalkan tahun 2006 oleh Mahkamah Konstitusi sehingga pemerintah perlu menyiapkan rancangan UU tersebut sebagai penggantinya," imbuhnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin membentuk tim penyidik untuk mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, Papua. Tim itu terdiri atas 22 orang jaksa senior.

Keputusan Nomor 267 Tahun 2021 tentang pembentukan tim itu ditandatangani oleh Jaksa Agung pada Jumat (3/12/2021). Burhanuddin juga meneken surat perintah penyidikan nomor Print-79/A/JA/12/2021.

Kapuspen Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan keputusan itu dikeluarkan setelah memperhatikan surat dari Komnas HAM. Menurutnya, tim penyidik dibuat karena hasil penyelidikan dari Komnas HAM dianggap belum lengkap.

"Ketua Komnas HAM Nomor 153/PM.03/0.1.0/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal tanggapan atas pengembalian berkas perkara terhadap hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai Tahun 2014 di Provinsi Papua untuk dilengkapi, ternyata belum terpenuhi adanya alat bukti yang cukup," kata Leonard.

"Oleh karena itu, perlu dilakukan penyidikan (umum) dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang dugaan pelanggaran HAM yang Berat yang terjadi guna menemukan pelakunya," lanjutnya.

Tim penyidik itu terdiri atas 22 jaksa senior. Tim dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.


(dek/maa)