MAKI Harap Polri Segera Lantik 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Sabtu, 04 Des 2021 09:27 WIB
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dipanggil KPK untuk dimintai klarifikasi soal uang SGD 100 ribu.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah merealisasikan perekrutan terhadap 57 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri. Pasalnya, Polri baru saja menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 terkait perekrutan tersebut.

"MAKI memberikan apresiasi kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Kapolri, yang merealisasikan janjinya untuk merekrut 57 orang yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Sabtu (4/12/2021).

Boyamin berharap para eks pegawai itu segera dilantik. Dia juga berkeinginan agar Polri segera menentukan posisi atau jabatan para eks pegawai KPK di Polri.

"Dan saya berharap ini segera dilakukan pelantikan dan segera dilakukan penataan struktur, misalnya bentuknya apakah satgas atau bentuknya koordinator atau apa pun dan membidangi apa nanti," kata Boyamin.

"Itu kan khususnya mau di... janjinya kan diarahkan untuk penguatan ekonomi nasional (PEN) dari sisi pencegahan korupsi," imbuh Boyamin.

Boyamin Optimistis 57 Eks Pegawai KPK Dapat Jaga Dana PEN

Boyamin menuturkan dana PEN memang perlu dikawal karena jumlahnya besar. Pelantikan 57 eks pegawai KPK, lanjut dia, dapat mencegah korupsi sehingga kondisi perekonomian di masa pandemi ini dapat lebih baik.

"Dana PEN sejak COVID ini kan besar dan itu perlu dikawal. Saya kira kalau teman-teman segera dilantik, kan segera bisa bekerja mengawal PEN, dan bisa mencegah korupsi sehingga ekonomi betul-betul akan terus meningkat, dan pertumbuhan ekonomi dapat dijaga dari korupsi," sambungnya.

Selanjutnya, Boyamin menyebut perekrutan ini merupakan langkah yang paling tepat. Dia yakin 57 eks pegawai akan berkontribusi baik di Polri karena sudah terbukti di KPK.

"Dan ini saya kira memang langkah yang tepat, karena memang harus ada payungnya, yaitu peraturan Kapolri untuk rekrutmen selaku ASN itu. Saya kira ini kan juga tidak lepas dari peran pemerintah, karena penayangan peraturan Kapolri ini juga di lembaran negara. Dan itu saya kira ini sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, pelantikan, dan sekaligus dasar kerja dari 57 orang itu," ujarnya.

"Ya jadi kita apresiasi segera ada peraturan Kapolri yang mendasari untuk rekrutmen itu. Saya yakin teman-teman 57 itu tetap akan berkontribusi yang positif di kepolisian, karena mereka sudah teruji di KPK. Saya kira akan tetap efektif," tambahnya.

Eks Pegawai KPK Sambut Baik

Sebelumnya, Polri telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 terkait perekrutan 57 eks pegawai KPK menjadi ASN. Salah satu eks pegawai KPK, Hotman Tambunan, menyambut baik kabar tersebut dan mengatakan bahwa niat perekrutan semakin jelas.

"Baguslah jika sudah selesai, segala sesuatunya akan menjadi jelas," kata Hotman kepada detikcom, Jumat (3/12).

Hotman mengatakan Polri tak lama lagi akan sosialisasi perihal ini. Diketahui, Hotman dan 56 pegawai lainnya, termasuk Novel Baswedan, dipecat KPK setelah tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Tentu dalam waktu dekat kepolisian akan melakukan sosialisasi (ke 57 eks pegawai KPK-red)," ujarnya.

Polri Terbitkan Perpol Perekrutan Eks Pegawai KPK

Polri melakukan pengangkatan khusus terhadap 57 eks pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, menjadi ASN. Pengangkatan khusus ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021.

"Betul, sudah keluar Perpol," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Jumat (3/12).

Dedi turut mengirimkan foto mengenai Perpol pengangkatan Novel dkk menjadi ASN Polri itu. Perpol itu berisi tentang pengangkatan khusus atas 57 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Simak juga Video: Polri Buat Regulasi soal Perekrutan Eks Pegawai KPK

[Gambas:Video 20detik]



(azh/aud)