Pengangkatan Novel dkk Jadi ASN Polri Diawali Identifikasi-Seleksi Kompetensi

Eva Safitri - detikNews
Sabtu, 04 Des 2021 08:34 WIB
Kepanjangan KPK hingga Tugas-tugas Lembaga Antikorupsi Itu
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan peraturan terkait pengangkatan khusus Novel Baswedan dan 56 eks pegawai KPK lainnya menjadi ASN di lingkungan Polri. Pengangkatan Novel dkk ini diawali dengan identifikasi serta seleksi kompetensi.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 15 Tahun 2021. Sementara itu, keterangan terkait adanya identifikasi itu tertulis dalam Pasal 2-5.

Simak pasal terkait proses pengangkatan tersebut:

Pasal 2
(1) Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia mengajukan secara tertulis daftar usulan pengangkatan sumber daya manusia dari 57 (lima puluh tujuh) Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kapolri.
(2) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil:
a. identifikasi jabatan; dan
b. seleksi kompetensi.

Pasal 3
(1) Identifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memetakan daftar jabatan ASN di lingkungan Polri yang akan diisi oleh sumber daya manusia dari 57 (lima puluh tujuh) Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan formasi/kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Polri.
(2) Daftar jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk penetapan formasi/kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Polri.

Pasal 4
Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan kemampuan sumber daya manusia dari 57 (lima puluh tujuh) Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan formasi/kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Polri yang telah ditetapkan sesuai dengan pengalaman jabatan.

Pasal 5
(1) Identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.
(2) Pelaksanaan kegiatan identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan Kapolri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Secara keseluruhan, peraturan Polri itu terdiri atas 10 pasal. Salah satu yang menjadi pertimbangan pengangkatan khusus terhadap 57 eks pegawai KPK itu ialah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Kebijakan pengangkatan SDM dari 57 eks pegawai KPK ini dibuat setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan ini juga dibuat setelah ada konsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung.

Lihat juga Video: Polri soal Proses Rekrutmen Novel Baswedan cs Jadi ASN: Tak Ada Kendala

[Gambas:Video 20detik]



(eva/idh)