Mendes Sebut Korupsi Tingkat Desa Jadi Masalah Kronis Bertahun-tahun

Erika Dyah - detikNews
Jumat, 03 Des 2021 22:01 WIB
Kemendes PDTT
Foto: Dok. Kemendes PDTT
Jakarta -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menilai permasalahan korupsi di tingkat desa merupakan masalah kronis yang terjadi selama bertahun-tahun. Menurutnya, peningkatan kompetensi tata kelola keuangan serta akses keterbukaan terhadap publik jadi salah satu kunci utama memberantas korupsi di tingkat desa.

Selain itu, ia menyebutkan tingginya keterkaitan publik dengan program turut menjadi kunci utama dalam pemberantasan korupsi khususnya di tingkat desa.

"Saat ini desa adalah subjek pembangunan. Otomatis peningkatan kualitas program maupun outputnya harus bersamaan dengan meningkatnya kapasitas desa," ungkap Abdul Halim dalam keterangannya, Jumat (3/12/2021).

Namun, ia melihat realita secara ironis tidak menunjukkan peningkatan kualitas program maupun kapasitas desanya. Ia memaparkan masih banyak kepala desa dan perangkat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

"Sepanjang 2015-2020 muncul 271 kasus korupsi desa, yang terjerat 76 kades dan 734 perangkat desa. Nilai korupsi desa Rp 179,4 miliar, walau ini sebenarnya hanya mencakup 0,06% dari dana desa 2015-2020 sebesar Rp 329 triliun, tapi berapapun nominalnya Korupsi wajib kita cegah," tambahnya.

Ia pun menerangkan setidaknya ada empat derajat korupsi di desa. Pertama, korupsi sistemik yang bermula dari kebijakan level pemerintah daerah hingga ke desa seperti kasus penangkapan Kepala Desa dan Bupati Probolinggo, Jawa Timur. Selanjutnya, korupsi yang dilakukan Kepala Desa bersama-sama dengan Perangkat Desa termasuk anggota keluarganya dengan motif memperkaya diri dan kelompoknya.

"Sedangkan derajat korupsi yang rendah yaitu berupa pungutan liar (pungli) terhadap warga desa, mulai dari pungli layanan administrasi, jual beli lahan hingga bahan galian yang mestinya tercatat sebagai PADes," bebernya.

Dalam peluncuran Program Desa Anti Korupsi di Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta pada Rabu (1/12), ia pun mendorong peningkatan kompetensi tata kelola keuangan desa. Menurutnya, tata kelola keuangan desa yang baik akan meminimalkan potensi korupsi di level desa.

"Saya berpandangan desa adalah miniatur Indonesia. Desa juga memiliki otonomi khusus dalam hal tata kelola keuangan dan manajemen, oleh karena itu wajib kita tingkatkan. Saya ingin membangun pola pikir, jika desa antikorupsi, maka kecamatan kemudian kabupaten hingga provinsi juga antikorupsi. Ini dari bawah ke atas," jelasnya.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Kemendes PDTT untuk meluncurkan Program Desa Antikorupsi. Kegiatan peluncuran ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, dan Gubernur D.I Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono.

(akn/ega)