Kawal Dana Desa, Mendes Dorong Penguatan Data Berbasis SDGs Desa

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Jumat, 03 Des 2021 20:38 WIB
Kemendes PDTT
Foto: Dok. Kemendes PDTT
Jakarta -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar terus mendorong penguatan pendataan desa berbasis SDGs Desa.

Halim mengulas saat ini beberapa masyarakat desa masih belum merasakan manfaat dari dana desa. Oleh karena itu, ia menilai penguatan data SDGs Desa dapat menghasilkan pemanfaatan dana desa yang transparan dan tepat sasaran.

"Kita rumuskan SDGs Desa ini, karena waktu pertama Pak Presiden nugasin saya saat itu beliau bilang hari ini dana desa belum dirasakan secara umum oleh masyarakat, masih dirasakan oleh segelintir orang. Sampai dua kali beliau bilang, dalam artian, kehadiran dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga masyarakat desa, utamanya warga kelas bawah," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/12/2021).

Hal ini ia sampaikan saat menerima kunjungan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh dan rombongan, Kamis (2/12).

Lebih lanjut, Halim menjelaskan adanya fokus pembangunan berdasarkan SDGs Desa akan menghasilkan output ke arah perencanaan pembangunan desa berbasis kondisi faktual. Pasalnya, SDGs Desa menggunakan prinsip 'no one left behind' atau tidak ada satu pun yang terlewatkan.

"Dengan harapan, siapa pun ketika berbicara pembangunan di desa itu jelas arahnya, faktanya. Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan di desa, desa layak air bersih dan sanitasi sampai pada desa berjejaring untuk pembangunan desa," katanya.

Halim juga menambahkan, dengan data berbasis SDGs Desa, perencanaan pembangunan yang dibahas pada musyawarah desa akan berdasarkan data dan fakta sesuai kebutuhan warga desa setempat, bukan keinginan kelompok atau elit tertentu.

"Aktivitas pendataan ini menghasilkan data kondisi desa yang sebenarnya dan rencana aksi sebagai bahan diskusi liberatif dalam musyawarah desa. Sehingga perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan, dan ini penting," ungkapnya.

Saat ini, lanjut Halim, telah banyak kementerian atau lembaga yang mengkategorikan jenis desa. Beberapa di antaranya Desa Antikorupsi yang digagas oleh KPK, Desa Konstitusi gagasan Mahkamah Konstitusi, Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) gagasan BNN, hingga Desa Pancasila yang digagas BPIP.

"Banyak sekarang, jadi kita senang. Banyak sekali kementerian/lembaga yang melakukan inovasi. Nah, saya kepingin BPKP juga punya, Desa Akuntabel atau sistem akuntabilitas pembangunan desa (Sakti Desa) kan yang sangat berkompeten BPKP, misalnya begitu. Sehingga yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan desa, sekaligus kalau bisa kan mewujudkan dan memberikan kemudahan dalam SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bagi desa," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, merespon baik dan menyampaikan kesiapannya untuk mengawal program-program Kemendes PDTT. Ia menjelaskan BPKP di Indonesia dapat terlibat untuk validasi data maupun berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

"Saya sangat senang sekali ini Pak Menteri dengernya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu Pak Menteri. Menurut saya sudah bagus ini, sudah lebih jauh dari bayangan saya. Nanti kami akan mencocokkan supaya ada clearance - finishing-nya semua. Terus kegiatan-kegiatannya apa. Artinya yang pertama seperti tadi, Sakti Desa ini bisa, bikin desa akuntabel bisa, walaupun namanya tetap pakai Sakti Desa," pungkasnya.

(akn/ega)