Kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama IM2 Indar Atmanto memasuki babak baru. Jaksa eksekutor melakukan eksekusi uang pengganti yang dibebankan pada PT Indosat Mega Media (IM2) sebesar Rp 1,3 triliun terkait kasus Indar Atmanto. Salah satu eksekusi terbesar di era Reformasi.
Selain uang pengganti, jaksa menyita aset-aset IM2 terkait kasus tersebut. Begini perjalanan kasusnya sebagaimana dirangkum pada Jumat (3/12/2021).
2006-2012
Perkara tersebut bermula setelah Indar melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Indosat untuk penggunaan bersama frekuensi 2,1 GHz. Kerja sama itu dinyatakan melanggar peraturan-perundangan yang melarang penggunaan bersama frekuensi jaringan.
Penggunaan bersama frekuensi tersebut menyebabkan PT IM2 tak membayar biaya pemakaian frekuensi. Kerja sama selama periode 2006 sampai 2012 tersebut menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merugikan keuangan negara Rp 1,358 triliun.
8 Juli 2013
Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Indar selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono menjatuhkan hukuman pidana uang pengganti kepada IM2 sebesar Rp 1,3 triliun.
12 Desember 2013
Pengadilan Tinggi Jakarta menambah hukuman Indar menjadi 8 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menghapus pidana uang pengganti Rp 1,3 triliun. Atas vonis itu, baik jaksa maupun terdakwa sama-sama mengajukan kasasi tapi ditolak MA.
10 Juli 2014
MA memperbaiki putusan terdakwa Indar Atmanto dengan hukuman penjara selama 8 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan. Dalam putusan kasasi itu, MA kembali menjatuhkan hukuman kepada PT Indosat Mega Media (IM2) untuk membayarkan uang pengganti Rp 1.358.343.346.674, dengan ketentuan apabila PT Indosat Mega Media (PT.IM2) tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT Indosat Mega Media (PT.IM2) disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.
Desember 2015
Atas putusan kasasi itu, Indar lalu dieksekusi dan menjalani hukuman pidananya di LP Sukamiskin. Indar terus berupaya melakukan upaya hukum dengan melakukan peninjauan kasasi (PK). Namun Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) mantan Dirut IM2 itu. Alhasil, Indar tetap dihukum 8 tahun penjara dan IM2 harus mengembalikan kerugian negara Rp 1,3 triliun.
"Bahwa terbukti PT IM2 karena tidak mempunyai izin dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3.G). Dengan demikian, akibat dari perbuatan terpidana selaku Direktur Utama PT IM2 menandatangani kerja sama dengan PT Indosat, maka sejak penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut, PT IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3.G) milik PT Indosat," ujar majelis PK sebagaimana dilansir website MA, Selasa (1/12/2015).
Menurut MA, perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 17, Pasal 29 ayat 1, dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit. Pasal itu menyebutkan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin menteri. Perjanjian itu juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006 serta Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 1999.
"Akibat perbuatan terpidana tersebut, PT IM2 telah mendapatkan keuntungan setidak-tidaknya memperkaya IM2 maupun PT Indosat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judex factie (pengadilan negeri) dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 1.358.343.346.674," putus majelis PK yang terdiri dari hakim agung M Saleh, Abdul Latief dan Syarifuddin
Sebelumnya, pihak PT Indosat mengaku sangat menyayangkan putusan tersebut. Menurut Indosat, putusan MA ini adalah preseden buruk terhadap seluruh perkembangan Industri TIK di Tanah Air karena pola kerja sama bisnis IM2 juga digunakan oleh penyedia jasa internet yang lainnya dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan bisnisnya, Indosat selalu mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
"Kami amat menyayangkan putusan ini, karena kami meyakini bahwa Bapak Indar Atmanto tidak bersalah sama sekali di dalam kasus IM2. Indosat akan mengajukan seluruh upaya hukum yang tersedia termasuk pengajuan PK atas putusan MA ini," kata Group Head Corporate Communications PT Indosat Tbk Deva Rachman pada Kamis, 5 November 2015.
"Bapak Indar Atmanto sendiri adalah sosok pribadi yang jujur, selalu berpegang teguh dan lurus dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan kepada beliau," sambung Deva.
Kejaksaan telah melakukan eksekusi Rp 1,3 triliun yang merupakan vonis uang pengganti yang dibebankan pada IM2. Selengkapnya halaman berikutnya.
