Komisi I-KSAD Sudah Bicara soal Pengamanan Anggota DPR Termuda: Ditarik Dulu

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 03 Des 2021 11:36 WIB
Partai Golkar menggelar diskusi bertemakan Bersatu Melawan Corona yang digelar di Little League, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2020). Diskusi dihadiri (kiri ke kanan) Satgas Waspada & Siaga Corona DR Erlina Burhan, Direktur Eksekutif CSIS Phillip J Vermonte, Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid, dan Deputi V BIN Mayjen TNI Afini Boer.
Meutya Hafid (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid turun tangan perihal anggota DPR termuda, Hillary Brigitta Lasut, meminta bantuan pengawalan ke KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Meutya mengaku sudah berbicara dengan Jenderal Dudung perihal Hillary minta dikawal TNI.

"Sudah," kata Meutya kepada wartawan, Jumat (3/12/2021). Hillary merupakan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem.

Meutya menyebut Jenderal Dudung juga sudah mengambil keputusan perihal pengawalan untuk Hillary. Menurutnya, KSAD akan menarik kembali pengamanan untuk Hillary.

"KSAD sampaikan pengamanan sementara ditarik dulu untuk dipelajari urgensinya," ungkap Meutya.

Selain itu, Meutya menekankan permintaan pengamanan tersebut tidak terkait Komisi I DPR. Dia mengaku, selama memimpin Komisi I DPR, belum pernah menerima permintaan seperti yang diminta Hillary.

"Tugas kedewanan kadang memerlukan pengamanan tambahan dalam isu-isu tertentu, namun selaku Ketua Komisi I selama periode ini dan selama memimpin periode sebelumnya juga belum pernah menerima permintaan dari anggota Komisi I terkait hal itu. Jadi Mbak Hillary secara pribadi," imbuhnya.

Fraksi NasDem DPR RI sebelumnya menilai permintaan pengawalan dari TNI yang diminta Hillary tidak etis. Hillary mengaku akan menaati pandangan fraksinya.

"Apabila fraksi berpendapat tindakan saya tidak etis, tentunya saya akan taat dan mengakui tindakan saya sebagai suatu yang tidak etis, dan berkomitmen untuk menjauhi tindakan serupa," ujarnya dalam keterangan yang diunggah di akun Twitternya, Kamis (2/12).

"Karena selama ini saya selalu memastikan dulu, perbuatan saya ada dasar hukumnya atau tidak. Tapi tidak punya tolok ukur jelas soal mana yang etis dan mana yang tidak," sambung dia.

Simak Video: Anggota DPR Hillary Minta Pengamanan TNI, MKD Mengizinkan

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/zak)