.webp)
Proyek sumur resapan menuai kritik sejumlah pihak, bahkan dianggap tidak efektif untuk mengendalikan banjir. Menanggapi kritik tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengatakan kritikan muncul karena berbagai sudut pandang soal fungsi sumur resapan.
"Jadi tergantung dari sudut apa memandang dan fungsinya buat apa. Karena masing-masing nggak bisa disapu jagat, akan menyelesaikan seluruh masalahnya tergantung pendekatan teknisnya di mana yang mau dipakai," ujar Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Dudi Gardesi saat dihubungi, Kamis (2/12/2021).
Dudi menyebut pihaknya menjalankan hal yang tertuang di Peraturan Menteri PUPR. Sumur resapan pun, lanjutnya, dibangun sesuai standar Kementerian PUPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita kan masalah efektif-tidak efektif, itu tergantung apa yang kita jalankan ada di Permen PUPR, ada standar Kemen PUPR, itu yang kita jalankan," kata Dudi.
Menurut Dudi, Kementerian PUPR menganggap program sumur resapan merupakan proyek jangka panjang yang tidak bisa segera menyelesaikan permasalahan banjir di Ibu Kota. Dudi juga menjelaskan, dalam mengukur efektivitas sumur resapan bergantung pada kondisi wilayah yang terendam air.
Sejauh ini, Dudi memandang banjir sejumlah wilayah dapat diminimalisir dengan sumur resapan.
"Berdasarkan apa yang kita ini, minimal masih tergenang pun tidak sebesar yang sebelumnya. Ada yang bisa diselesaikan ada yang bisa mengurangi, jadi tentunya cukup efektif," terangnya.
Sebelumnya diberitakan DPRD DKI Jakarta memastikan tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk membangun sumur resapan dalam APBD 2022 mendatang. Salah satu pertimbangan penghapusan anggaran tersebut adalah terkait efektivitas mengatasi banjir.
"Dinolkan dari forum banggar kemarin," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh saat dimintai konfirmasi, Rabu (1/12).
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan video 'Penampakan Sumur Resapan di DKI yang Bikin Jalan Retak-Bergelombang':
Nova mengatakan, dalam rapat RAPBD 2021 tingkat komisi, DPRD DKI memangkas anggaran sumur resapan dari Rp 322 miliar menjadi Rp 120 miliar. Namun, di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, alokasi dana itu dicoret.
Politikus NasDem itu mengatakan, dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Banggar menyoroti efektivitas sumur resapan dalam menyurutkan banjir. Setelah melalui perdebatan panjang, Banggar DPRD DKI menyetujui pencoretan anggaran sumur resapan.
"Saya melihat, mungkin dari kawan-kawan ada beberapa masukan yang istilahnya di beberapa wilayah ada yang terlihat belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya gitu. Itu saja. Ada beberapa keluhan aja," imbuhnya.
