Mantan Perdana Menteri GAM Tolak Ikut Pilkada NAD

Jakarta - Mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud tidak akan mencalonkan diri sebagai kandidat gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dalam Pilkada yang akan berlangsung pada bulan Agustus mendatang. Alasannya, saat ini dia masih berstatus WNA."Saya pikir itu terlalu dini dibicarakan. Tapi kami menyambut baik niat pemerintah RI yang pada prinsipnya tidak berkeberatan dengan adanya calon independen," ujarnya usai pertemuan antara petinggi GAM dengan pemerintah Indonesia di kediaman resmi Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang berlokasi di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2006).Salah satu masalah yang perlu dipikirkan mengenai pencalonannya adalah dirinya saat ini belum menjadi WNI. Namun bersama jajaran petinggi GAM lainnya dia menyatakan berniat untuk kembali berkewarganegaraan Indonesia."Tapi itu butuh waktu, masih banyak yang harus kami selesaikan terkait dengan kewarganegaraan kami yang sekarang," tegas Malik.Lebih lanjut dia berjanji pihaknya akan sering-sering datang melihat perkembangan di Aceh. Dari hasil kunjungannya pekan lalu di Aceh dia menyaksikan sendiri proses perdamaian telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap rakyat aceh."Warga Aceh kini sudah bisa kembali mencari nafkah dalam kondisi aman. Yang paling penting sekarang bagaimana agar RUU PA bisa diselesaikan dengan baik" tuturnya.Sedangkan mengenai pembahasan RUU PA yang molor, Menlu GAM Abdullah Zaini menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR."Kami percayakan lah itu pada pemerintah dan DPR," ujarnya singkat. Dalam kesempatan yang sama Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM) Peter Feith menyatakan pertemuan antara GAM dan pemerintah RI berlangsung dalam suasana keakraban. Kedua pihak membicarakan berbagai masalah-masalah yang ada di Aceh secara konstruktif dan produktif. (bal/)