Yaqut Paparkan Upaya Cegah Korupsi & Gratifikasi di Lingkungan Kemenag

Nada Zeitalini - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 19:04 WIB
Kemenag
Foto: Dok. Kemenag
Jakarta -

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan jajarannya untuk menjadi teladan pengamalan nilai AKHLAK. Hal itu dilakukan untuk mencapai core value ASN yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.

Pesan itu disampaikannya dalam webinar 'Komitmen Kementerian Agama Meningkatkan Integritas dan Budaya Anti Korupsi' yang digelar Itjen Kemenag. Webinar yang diikuti oleh seluruh pimpinan satuan kerja Kemenag itu bertujuan menguatkan pemahaman dan penyebarluasan kesadaran tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi.

"Kemenag harus menjadi teladan dalam penerapan core value ASN, yaitu AKHLAK," tegas Yaqut dalam keterangan tertulis, Rabu (1/11/2021).

Diketahui, AKHLAK merupakan akronim dari Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Presiden Joko Widodo menetapkan AKHLAK core value dan employer branding ASN bersamaan dengan tagline 'Bangga Melayani Bangsa'.

Terkait akuntabilitas, Yaqut menyinggung pentingnya pengamalan integritas dan budaya antikorupsi. Upaya yang dilakukan Kemenag yaitu dalam bentuk penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

"Kemenag telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berperan mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel," jelasnya.

Bekerja sama dengan KPK, Kemenag juga telah membangun sebuah sistem Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan Whistleblowing System (WBS) terintegrasi. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan, baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi, profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agama.

Kemudian upaya lainnya yang dilakukan Kemenag dalam pengendalian gratifikasi adalah merevisi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama. Regulasi ini sudah dicabut, diganti dengan PMA Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama.

"PMA 23/2021 sepenuhnya sudah mengacu pada Peraturan KPK No 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi," tegas Yaqut.

"Saat ini tengah disusun juga PMA tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System dengan tujuan optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat dan Whistleblowing System," tandasnya.

Dalam webinar tersebut, Inspektur Jenderal Kemenag Deni Suardini juga menambahkan, sebagai komandan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), pihaknya terus berbenah meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi, termasuk dengan menjalin kerjasama dengan KPK.

"Kita selama ini terus berbenah, dengan terus bekerja sama dengan KPK untuk mewujudkan Kementerian Agama yang berintegritas dan anti korupsi," ujar Deni.

Webinar yang diadakan Itjen Kemenag itu diikuti oleh pimpinan seluruh satuan kerja di Kementerian Agama, yang terdiri dari 11 Eselon I Pusat, 34 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, 72 Pimpinan PTKN, 514 Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan 29 Kepala UPT. Webinar juga berlangsung secara hybrid, daring dan luring. Sebagian besar pesertanya mengikuti secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

(akn/ega)