Wakil Ketua MPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid buka suara terkait anggaran lembaganya yang dipersoalkan hingga menuntut Menkeu Sri Mulyani dicopot. Jazilul mengatakan persoalannya bukan hanya pada besaran anggaran.
"Masalahnya bukan pada anggaran, lebih pada etika saling memahami dan menghargai. Pimpinan MPR memahami keterbatasan fiskal dan kebutuhan penanganan Covid-19. Kita kencangkan ikat pinggang," kata Jazilul, kepada wartawan, Rabu (1/12/2021).
Jazilul lantas membandingkan anggaran MPR dengan DPR dan DPD. Dia menyebut anggaran MPR tahun 2021 sekitar Rp 750 miliar jauh lebih kecil dibanding DPR dan DPD.
"Pak Fadel yang membidangi dan lebih tahu detail anggaran MPR, setahu saya tahun 2021 Rp 750-an miliar. Bandingkan tahun 2021 anggaran DPR Rp 5 triliun dan DPD Rp 983 miliar," katanya..
Meski begitu, menurutnya, seluruh pimpinan MPR memahami keterbatasan fiskal. Dia mengatakan pimpinan dan anggota MPR tetap optimal dalam bekerja.
"Namun sekali lagi pimpinan MPR memahami keterbatasan fiskal dan kebutuhan masyarakat. Dan pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang dan 711 anggota terus bekerja dengan maksimal sesuai anggaran yang tersedia," kata Jazilul.
Pimpinan MPR Kecewa ke Sri Mulyani
Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani memangkas anggaran MPR. Menurutnya, Sri Mulyani seperti menganggap MPR bukan lembaga tinggi negara.
"Saya melihat beliau itu anggap enteng kepada MPR. Beliau itu anggap MPR bukan lembaga tinggi negara, tapi biasa-biasa saja," kata Fadel kepada wartawan, Selasa (1/12/2021).
"Dan beliau merasa MPR itu tidak ada gunanya. Padahal MPR itu melantik presiden, pengaturan sidang dan macam-macam. Ada sosialisasi dan ada masalah-masalah yang lain," sambungnya.
Dia juga mengklarifikasi pernyataannya soal permintaan agar Menkeu Sri Mulyani dicopot. Dia mengaku tidak meminta agar Sri Mulyani dicopot. Saat itu, dia hanya menerima keluhan soal keputusan pemangkasan anggaran MPR dari rekan-rekannya di MPR.
"Bukan minta dicopot, tapi mereka tanya kepada saya. Bagaimana ini sikap begini. Kalau dicopot aja, ya saya bilang terserah presiden. Kan yang menentukan itu kan hak prerogatif Presiden," tuturnya.
Baca juga: Ketua Banggar Bicara Efisiensi APBN 2022 |
Mensegneg Buka Suara
Soal pernyataan Fadel tersebut, Mensesneg Pratikno mengatakan segala hal berkaitan dengan pengangkatan atau penggantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Kalau itu kan urusannya presiden mengenai pengangkatan dan seterusnya, pergantian menteri," kata Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12).
(eva/gbr)
