Polri Pastikan Tak Ada Putar Balik Kendaraan di Pos Pelayanan Nataru

Eva Safitri - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 14:50 WIB
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub mengeluarkan aturan baru terkait perjalanan mengggunakan transportasi darat. Begini aturannya.
Ilustrasi Perjalanan Darat (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Korlantas Polri menegaskan tidak akan ada kendaraan yang diputar balik di pos pemeriksaan selama masa hari raya Natal dan tahun baru 2022 (Nataru). Polri menyatakan pola pengamanan tidak bersifat represif.

"Perlu disampaikan kepada bapak ketua bahwa pos pelayanan ini yang dulunya adalah pos-pos penyekatan, untuk pos kegiatan pengamanan sekarang tidak dilaksanakan secara represif," kata Plt Kabag Operasional Korlantas Polri Kombes Dodi Darjanto, yang hadir secara virtual dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (1/12/2021).

"Jadi tidak ada kendaraan yang diputar balik dan sesuai arahan Bapak Presiden, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan atau menjadi susah. Jadi pola operasinya bersifat preventif," lanjutnya.

Dodi mengatakan pihaknya bersama instansi terkait juga menyediakan pos pelayanan untuk vaksinasi hingga pemeriksaan antigen. Jadi, pelaku perjalanan yang tidak membawa dokumen lengkap ketika diperiksa akan dibawa ke pos pelayanan tersebut.

"Jadi dengan adanya pos pelayanan ini apabila ada masyarakat yang secara random sampling ternyata belum melaksanakan vaksin, maka di dalam pos pelayanan tersebut sudah disediakan pos vaksinasi dan masyarakat yang belum vaksin pertama atau kedua dia dilaksanakan vaksin di pos tersebut," ujarnya.

Jika didapati adanya warga yang positif, akan dibawa ke tempat karantina di wilayah tersebut.

"Dan apabila saat random sampling tersebut ditemukan ada yang positif, maka di pos tersebut disediakan tempat karantina terbatas yang disediakan petugas medis dan ambulans. Ini ada di sepanjang jalan tol yang nanti akan kami siapkan," ucapnya.

Pernyataan Menko PMK

Perihal tak ada penyekatan selama masa libur Natal dan tahun baru ini juga sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Kendati demikian, pengetatan perjalanan tetap akan dilakukan.

"Jadi yang digunakan bukan menyekat tapi betul-betul memperketat mereka-mereka yang melakukan perjalanan. Baik dari mulai berangkat sampai tujuan," ujar Muhadjir dalam konferensi pers di Grha Oikoumene, Jakarta Pusat, Selasa (30/11).

Muhadjir menjelaskan, nantinya akan dilakukan pengawasan ketat terhadap status kesehatan setiap orang yang melakukan perjalanan. Misalnya, pelaku perjalanan tersebut harus sudah melakukan vaksin COVID-19 sebanyak dua kali dan menunjukkan hasil negatif swab antigen ataupun PCR.

"Nanti di perjalanan ada pemeriksaan ulang di beberapa tempat sehingga mereka yang dalam perjalanan itu sesuai prokes sampai tujuan. Mereka akan disambut oleh aparat untuk diperiksa lagi kondisi kesehatannya. Tapi nggak ada penyekatan," kata Muhadjir.

"Hanya sebaiknya lebih baik tak berpergian dalam Nataru. Libur bersama keluarga dan kualitasnya nggak jauh berbeda," sambungnya.

(eva/knv)