Mahfud Bicara Reformasi Birokrasi, Soroti Birokrat Merasa Jadi Penguasa

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 13:41 WIB
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan masih ada birokrat yang memiliki pola pikir sebagai penguasa, bukan pelayan publik. Hal itu menyebabkan pelayanan publik menjadi lambat hingga berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (1/12/2021). Awalnya Mahfud menyampaikan reformasi birokrasi belum berjalan optimal karena pola pikir birokrat dan komitmen pimpinan yang belum diubah.

"Reformasi birokrasi merupakan hal yang penting dan menjadi urusan bersama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun terdapat permasalahan yang menyebabkan implementasi reformasi birokrasi itu belum berjalan optimal, di antaranya pola pikir birokrat dan komitmen pimpinan," kata Mahfud.

"Pola pikir birokrat yang masih menempatkan diri sebagai penguasa, bukan pelayan publik, sebagai orang yang minta dilayani tetapi tidak mau melayani seperti misalnya menyebabkan terjadinya pelayanan yang lambat, prosedur yang berbelit-belit, dan budaya afiliasi yang melekat, sehingga dapat mendorong terjadinya praktik KKN," lanjutnya.

Mahfud menuturkan komitmen pimpinan yang kurang juga menjadi faktor lain dari sulitnya penerapan reformasi birokrasi. Mahfud mengatakan pemimpin harus memiliki komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi.

"Faktor lain yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi adalah komitmen pemimpin. Setiap perubahan selalu harus dimulai dari komitmen pemimpin. Tanpa komitmen pemimpin dan pimpinan, adalah mustahil terjadi perubahan. Pemimpin harus memiliki komitmen dalam melakukan modernisasi birokrasi, di antaranya melalui penerapan sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan komitmen kuat pemimpin untuk membawa birokrasi yang dipimpin maju akan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Hal itu sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2010.

"Komitmen kuat dan pemimpin yang mempunyai keinginan untuk membawa birokrasi yang dipimpinnya maju tentu akan selalu mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan masing-masing. Grand design reformasi birokrasi yang kita kan berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 telah berjalan kurang-lebih 11 tahun dan saat ini telah memasuki periode ke-3 atau periode terakhir," imbuhnya.

(dek/lir)