Ketua MPR Dukung Hadirnya UU Penilai untuk Lindungi Aktivitas MAPPI

Atta Kharisma - detikNews
Selasa, 30 Nov 2021 23:56 WIB
MPR
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mendukung agar keberadaan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bisa diperkuat melalui undang-undang dengan nomenklatur Undang-Undang Penilai. Hal ini bertujuan untuk menciptakan payung hukum yang dapat melindungi kepentingan publik termasuk profesi Penilai serta mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan.

Dalam menjalankan profesinya sebagai Penilai, setiap anggota MAPPI hanya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, yang telah diubah sebanyak dua kali. Yakni PMK Nomor 56/PMK.0l/2017 dan PMK Nomor 228/PMK.01/2019.

Bamsoet menjelaskan keberadaan MAPPI yang tidak diwadahi dalam Undang-Undang membuat posisi mereka lemah di mata hukum apabila timbul masalah terkait dengan kegiatan sektor ekonomi dan keuangan.


"Dalam prakteknya, Penilai telah menjalankan tugas dan fungsinya secara benar dengan berpedoman kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan Peraturan Perundangan yang ada. Namun, karena keberadaan mereka tidak diwadahi dalam undang-undang, Penilai memiliki posisi yang lemah di mata hukum apabila timbul permasalahan terhadap hasil penilaian. Padahal, aktivitas mereka memiliki hubungan yang terikat dengan kegiatan sektor ekonomi dan keuangan. Seperti untuk kepentingan pasar modal, perbankan, infrastruktur pertanahan, dan perpajakan," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (30/11/21).

Hal ini ia sampaikan saat menerima jajaran pengurus MAPPI pada hari Selasa di Jakarta, diantaranya Ketua Umum DPN MAPPI Muhammad A. Mutaqin, Ketua 2 MAPPI Dedy Mohamad Firmanto, Ketua Dewan Penilai MAPPI Dewi Smaragdina, Ketua Komisi Standard Penilaian Indonesia MAPPI Hamid Yusuf, dan Bendahara IKJPP MAPPI Erna Sapta.

Bamsoet mengatakan Penilai memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengemban kepercayaan masyarakat, terutama dalam memberikan opini nilai secara independen dan berkualitas.

"Laporan penilaian tersebut menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan secara efisien dan sehat, demi meningkatkan transparansi serta mutu informasi dalam bidang keuangan. Seperti dalam hal kebijakan publik, investasi, dan pelaksanaan proyek strategis nasional, hingga pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur," jelas Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet menerangkan kebutuhan akan jasa Penilai bakal terus meningkat, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Karenanya, Penilai sangat membutuhkan kepastian hukum dalam memberikan jasanya sehingga tidak ada kekhawatiran atas kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap Penilai.

"Tidak banyak organisasi profesi yang menginginkan diwadahi dalam sebuah undang-undang. Biasanya justru negaralah yang berinisiatif mengatur sebuah organisasi profesi. Keinginan MAPPI agar UU Penilai bisa lahir menjadi suatu terobosan baru yang menandakan MAPPI sudah sadar hukum. Pemerintah dan parlemen harus segera meresponnya dengan positif," pungkasnya.

(akn/ega)