Terpidana Suap Edy Rahmat Masih Terima Gaji 50%, Ini Kata Pemprov Sulsel

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Selasa, 30 Nov 2021 14:32 WIB
Eks Sekdis PUTR Sulsel Edy Rahmat divonis 4 tahun penjara. (Hermawan/detikcom)
Eks Sekdis PUTR Sulsel Edy Rahmat divonis 4 tahun penjara. (Hermawan/detikcom)
Makassar -

Mantan Sekretaris Dinas (Sekdis) PUTR Sulawesi Selatan (Sulsel) Edy Rahmat divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta di kasus suap dan gratifikasi Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah. Meski Begitu, Edy masih menerima gaji sebagai PNS karena belum ada putusan inkrah.

"Selama ini masih berproses. Masih status sama, masih pegawai yang diberhentikan sementara dengan gaji 50 persen," kata Kepala BKD Sulsel Imran Jauzy kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).

Menurutnya, Edy masih menerima gaji 50 persen lantaran belum ada putusan inkrah dari pengadilan. Meski Edy telah divonis 4 tahun penjara, pihaknya masih menunggu upaya hukum yang dilakukan Edy dan KPK atas putusan pengadilan.

"Kenapa ini masih sementara? Karena meski sudah jatuh vonis, tetapi belum inkrah. Masih ada upaya hukum lainnya, banding, tingkat pertama berikutnya, atau sampai kasasi. Kalau sudah inkrah langsung pemberhentian tidak dengan hormat, tidak dapat hak pensiun," tegasnya.

Pihaknya juga menunggu salinan putusan dari pengadilan untuk memproses pemberhentian Edy Rahmat. Dia tidak bisa melakukan proses jika tidak ada putusan resmi dari pihak berwenang.

Edy saat ini memiliki waktu 7 hari untuk menimbang hasil putusan sidang Senin (30/11) kemarin. "Begitu ada salinan kita proses," tegas dia.

Sebelumnya, Edy oleh PN Makassar terbukti bersalah melakukan suap dan gratifikasi ke Nurdin Abdullah.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Edy Rahmat terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," kata ketua majelis hakim Ibrahim Palino dalam putusannya di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (29/11).

Dalam putusannya, majelis hakim menyebut Edy bersalah melakukan tindak pidana suap sebagaimana dakwaan alternatif pertama seperti diatur Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Hakim juga mengungkap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa di persidangan. Di antara yang memberatkan Edy adalah perbuatannya yang bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Lihat Video: Tok! Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara Kasus Suap-Gratifikasi

[Gambas:Video 20detik]

(fiq/jbr)