Kendati demikian, KontraS bersama Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa mengajak masyarakat untuk mengawal pembahasan konvensi anti penghilangan paksa ini.
"Tapi, kita nggak boleh lengah! Mengingat banyaknya peristiwa terjadi setahun ini. Kami khawatir ratifikasi ini akan ditunda lagi seperti yang terjadi selama 11 tahun," tegas KontraS.
"Karena itulah, lewat petisi ini kami mau ajak kamu mendukung Presiden untuk penuhi janji dan meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa," sambungnya.
Rencananya, KontraS akan menyerahkan petisi ini ke DPR pada 6 Desember mendatang. Hal ini disampaikan oleh Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.
"Jadinya 6 Desember. Nanti akan ada undangan peliputannya," ujar Fatia saat dihubungi, Selasa (30/11).
(rdp/tor)
