Jokowi Didesak Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Selasa, 30 Nov 2021 13:35 WIB
Logo KontraS
Logo KontraS (Dok. KontraS)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk memenuhi janji untuk meratifikasi konvensi anti-penghilangan paksa. Desakan yang disampaikan lewat petisi ini akan diserahkan kepada DPR pada 6 Desember.

Petisi berjudul 'Dukung Presiden Penuhi Janji Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa' di situs Change.org itu dibuat oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Dilihat detikcom, Selasa (30/11/2021), petisi itu membutuhkan 2.500 dukungan. Per pukul 13.20 WIB, petisi itu sudah ditandatangani 1.901 orang.

"Padahal 11 tahun lalu, pemerintah Indonesia sudah menandatangani Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Artinya, pemerintah Indonesia setuju untuk meratifikasinya menjadi undang-undang," bunyi petisi itu.

Meskipun sudah pernah masuk di DPR pada 2013, pembahasan soal konvensi anti-penghilangan paksa ini ditunda dengan alasan masih membutuhkan waktu untuk konsultasi dan mengkaji ulang. Namun sudah ada 6 fraksi yang setuju dengan konvensi ini.

"Saat ini, Kantor Staf Presiden berkomitmen untuk mendorong dan mengawal Sekretariat Negara supaya Izin Prakarsa segera dikeluarkan oleh Presiden. Kabar baiknya, 6 dari 9 fraksi di DPR juga sudah setuju," lanjutnya.