Buruh meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menjadi bencong dan berani membatalkan penetapan UMP 2022. Anggota F-PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menilai demo kepada Anies salah salah alamat sebab seharusnya ke Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah.
"Mereka berbuat seperti itu karena belum mengerti secara utuh dijelaskan saja aturan yang ada bahwa sebaiknya mereka berdemo ke Menaker yang terlibat dalam pembuatan aturan secara nasional," kata Abdul Aziz kepada wartawan, Senin (29/11/2021).
Dia menilai protes tak tepat ditujukan ke Anies karena UMP 2022 merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga tanggung jawab UMP dinilai berada di tangan Menaker.
"UMP saat ini kebijakan pemerintah pusat karena ada omnibus law," tegas Abdul Aziz.
"Ya harusnya tanggung jawab Menaker," imbuhnya.
Buruh Tuntut Anies Batalkan UMP DKI 2022
Massa buruh sebelumnya meminta Anies Baswedan berani membatalkan penetapan UMP 2022. Buruh berharap Anies tak jadi gubernur penakut.
Simak video saat 'Anies Temui Buruh: Saya Terbiasa Selesaikan Masalah':
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
