Anggota Komisi I DPR Fraksi PD Malu Kopassus-Brimob Bentrok Dipicu Rokok

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Senin, 29 Nov 2021 13:08 WIB
Legislator PD Rizki Natakusumah
Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat Rizki Natakusumah (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Personel TNI dari Satgas Nanggala Kopassus terlibat bentrokan dengan personel Polri yang tergabung dalam Satgas Amole (Brimob) di Kabupaten Mimika, Papua, gara-gara urusan rokok. Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat (PD), Rizki Natakusumah, menilai aksi bentrok itu memalukan jika alasannya betul semata karena rokok.

"Kami menilai bahwa jika memang hal tersebut benar-benar dipicu masalah rokok tentunya sangat memalukan," kata Rizki Natakusumah saat dihubungi, Senin (29/11/2021).

Lantas, ia mendesak komandan dari satuan Polri dan TNI bersikap tegas terhadap anak buahnya yang terlibat. "Kami mendesak agar para komandan, baik dari Polri maupun TNI, agar bersikap tegas kepada anggota yang terlibat," ujarnya.

Ia mengkritik aparat keamanan yang ditugaskan ke daerah Papua seharusnya mampu menjadi teladan bagi masyarakat sekitar dalam menjaga keamanan. Bukannya justru menimbulkan bentrokan di lingkungan masyarakat.

"Aparat keamanan yang diterjunkan ke Papua seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga kondisivitas lingkungan. Bukan malah adu jotos sesama petugas," ujarnya.

Menurutnya, para pasukan TNI juga seharusnya mengikuti instruksi yang diberikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pasalnya, Andika telah mengarahkan agar pasukan TNI melakukan pendekatan humanis saat bertugas di daerah konflik Papua.

"Para pasukan TNI di lapangan sepatutnya mengikuti arahan Panglima yang hendak menerapkan soft approach kepada permasalahan Papua," katanya.

Dia berharap institusi TNI dan Polri melakukan evaluasi atas kejadian ini. Lantas, tugas TNI dan Polri dalam upaya penyelesaian sengketa di Papua dapat terus dilakukan.

"Kami harap diadakan evaluasi yang memadai agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dan upaya penyelesaian sengketa di Papua bisa dilakukan oleh TNI dan Polri secara beriringan," katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah angkat bicara soal kasus ini. Ia mengatakan pihaknya telah memproses anggota TNI secara hukum.

(gbr/gbr)