Pemerintah Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Senin, 29 Nov 2021 11:16 WIB
Min Ayatin Aenun Siha, guru honorer kerja jadi makeup artist
Foto: Imam Suripto/Detikcom
Jakarta -

Pemerintah diminita agar lebih memperhatikan pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer. Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengatakan, tantangan terbesar dunia pendidikan di Indonesia saat ini adalah persoalan kesejahteraan guru yang tidak merata.

Menurut Asrul, pemerataan kesejahteraan guru salah satunya disebabkan perbedaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di setiap daerah.

"Kita juga melihat di banyak daerah (anggaran) masih menjadi tantangan peningkatan kesejahteraan para guru," kata Arsul dalam keterangan tertulis, Senin (29/11/2021).

Arsul menambahkan selain persoalan kesejahteraan, tantangan dunia pendidikan berikutnya yakni peningkatan kapasitas para tenaga pendidik. Ia menegaskan kompetensi dan keterampilan guru penting guna menghasilkan anak didik yang berprestasi, beriman, dan bertakwa.

"Tentu untuk kemudian menghasilkan output pendidikan yang baik, maka peningkatan kapasitas para guru ini juga menjadi hal yang diperlukan. Tetapi ini juga masih menjadi tantangan bagi kita semua, termasuk bagi kami yang ada dalam rumpun kekuasaan legislatif," tutur Arsul.

Arsul berharap momentum peringatan Hari Guru Nasional tahun ini dapat mengingatkan kembali tentang tujuan bersama para pemangku kepentingan untuk memperhatikan kesejahteraan guru yang bertugas mencerdaskan anak didik di berbagai strata pendidikan.

Anggota Fraksi PPP di DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal menambahkan sampai saat ini kebijakan pemerintah terkait pemenuhan kesejahteraan guru masih jauh dari apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, Illiza menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus memperjuangkan pemenuhan hak guru yang merata dan adil.

"Kita tidak akan pernah berhenti memperjuangkan hak-hak guru, baik itu guru tetap maupun guru-guru yang sampai hari ini menjerit lantaran janji pemerintah mengangkat satu juta guru menjadi PPPK ternyata dalam realisasinya belum bisa memenuhi harapan," papar Illiza.

Anggota Komisi X DPR RI ini juga menyoroti sistem pengangkatan dan pola rekrutmen guru selama ini yang dinilai perlu diperbaiki. Tujuannya, agar ke depan semua guru di negara ini, utamanya para guru honorer mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Sementara itu, perwakilan dari Komunitas Guru Belajar Nusantara Wiwit Sapitri meminta kepada Fraksi PPP di DPR agar terus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan para guru, khususnya berkenaan dengan pemenuhan hak-hak guru dan peningkatan kapasitas guru.

"Harapan kami Fraksi PPP di DPR berkolaborasi dengan pemerintah memberikan perhatian terhadap peningkatan dan dan pengembangan sumber daya manusia para guru melalui adanya program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru," urai Wiwit.

(prf/ega)