Ketua PKB Ungkap Motif di Balik Tekanan ke Jokowi Saat KTT G20

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 28 Nov 2021 11:42 WIB
Faisol Riza
Faisol Riza (Erlangga/dpr.go.id)
Jakarta -

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengkonfirmasi tekanan yang sempat diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) di KTT G20 terkait pengiriman hasil tambang. Faisol berbicara tentang kekuatan geopolitik di balik tekanan yang diterima Presiden Jokowi di KTT G20.

"Iya betul (Indonesia ditekan)," kata Faisol saat berbincang dengan detikcom, Minggu (28/11/2021).

Faisol menjelaskan bahwa mereka yang menekan Presiden Jokowi tidak ingin Indonesia, dalam hal pengiriman hasil tambang, hanya dekat dengan satu negara saja. Mereka yang menekan khawatir satu negara yang berhubungan dengan Indonesia itu akan memonopoli pengiriman pengolahan hasil tambang dimaksud.

"Mereka pada dasarnya tidak ingin Indonesia hanya membangun hubungan istimewa dengan satu negara saja," kata Faisol.

"Benar," imbuhnya membenarkan kekhawatiran negara penekan Jokowi akan potensi monopoli pengiriman pengolahan hasil tambang oleh satu negara.

Presiden Jokowi diketahui menetapkan kebijakan pelarangan ekspor nikel. Saran Faisol, pemerintah juga membuat kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatur turunan produk tambang.

"Sarannya, dari aspek kebijakan, perlu dibuat kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatur berbagai turunan produk tambang," sebut Ketua DPP PKB itu.

"Dan dari aspek sektor riil, upaya membangun ekosistem sektor tambang perlu digenjot," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan jika Indonesia sempat ditekan oleh negara-negara lain terkait pengiriman hasil tambang. Erick menyebut Indonesia ditekan untuk mengirim sebanyak-banyaknya hasil tambang ke negara lain.

"Bapak Presiden tidak mau tanda tangan waktu di G20 mengenai supply chain. Kenapa? Salah satunya kita ditekan bahwa industri pertambangan kita harus dikirim sebanyak-banyaknya ke negara lain," kata Erick dalam acara Orasi Ilmiah 'Globalization And Digitalization: Strategi BUMN Pasca Pandemi' yang digelar Universitas Brawijaya, Sabtu (27/11/2021).

(zak/gbr)