Ketua DPD Ungkap 3 Syarat Indonesia Menuju Digitalisasi Pertanian

Nada Zeitalini Arani - detikNews
Sabtu, 27 Nov 2021 22:24 WIB
La Nyalla Mattalitti
Foto: DPD
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan ketahanan pangan adalah masalah serius untuk sebuah negara. Perhatian terhadap sektor ini sangat diperlukan, termasuk memanfaatkan teknologi digital berbasis pertanian.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, secara virtual dalam mengisi Seminar Agrotech 2021 Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Dalam kegiatan tersebut LaNyalla mengatakan teknologi pertanian harus menjadi perhatian khusus dalam program pembangunan nasional Indonesia, terutama pasca pandemi COVID-19. Pasalnya hal tersebut dapat mendorong ketahanan pangan dari sektor pertanian di Indonesia

Meskipun ia mengakui pentingnya digitalisasi dalam sektor pertanian. Ia juga mengatakan bahwa tidak mudah mewujudkan itu secara massif. Ada berbagai tantangan dan juga syarat yang perlu dilakukan.

"Setidaknya ada tiga syarat utama dalam konteks digitalisasi yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Pertama, kesiapan Sumber Daya Manusia. SDM adalah pilar dasar dalam ekosistem inovasi digital. Ingat, digital hanyalah alat. Skema, inovasinya, terobosan, dan peruntukan, termasuk operasionalnya, semua dari manusia," ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/11/2021).

Syarat kedua disampaikan olehnya yaitu dari segi kesiapan infrastruktur. Saat ini, fasilitas infrastruktur telekomunikasi belum merata. Terutama di kawasan timur Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan digital di Indonesia. Terakhir, syarat ketiga adalah kesiapan dari segi regulasi.

"Dunia digital adalah dunia yang begitu dinamis. Hitungan perubahannya bukan tahun, tapi hari, bahkan jam. Maka pemerintah harus menyiapkan regulasi yang tidak kuno, yang mengakomodasi perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor aturan yang baik dan memihak kepada kepentingan bangsa," katanya.

Oleh sebab itu, Ketua DPD RI ini berharap Kementerian terkait mampu segera menyiapkan regulasi yang bisa mengakomodasi secara cepat revolusi teknologi digitalisasi.

"Terutama di bidang pertanian yang muaranya wajib berpihak kepada kepentingan nasional kita sebagai bangsa yang berdaulat," tambahnya.

Menurutnya banyak juga hal secara fundamental yang perlu disiapkan sebelum melakukan perubahan.

"Apabila tahapan-tahapan ini kita kerjakan dengan benar, dan serius, Insyaallah apa yang kita programkan akan berjalan dengan baik. Karena sudah menjadi kodrat manusia untuk bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan," ujarnya.

Model bottom up planning dengan melibatkan petani dalam penyusunan inovasi juga menjadi hal yang tak kalah penting dalam hal ini.

"Inovasi teknologi yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan petani dan sesuai dengan agro-ekosistem spesifik lokasi. Jangan mengulang beberapa kesalahan seperti bantuan-bantuan kementerian yang tidak tepat sasaran, sehingga alat atau sarana produksi pada akhirnya mangkrak karena tidak dapat digunakan oleh petani akibat ketidaksesuaian dengan agro-ekosistem lokasi," katanya

(akn/ega)