Komnas HAM: DPR Hanya Menyetujui, Tak Bisa Menilai Kasus HAM Berat atau Tidak

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Sabtu, 27 Nov 2021 11:58 WIB
Choirul Anam
Choirul Anam (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut 9 dari 13 kasus pelanggaran HAM berat harus diselesaikan atas permintaan DPR. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan peran DPR dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat hanya menyetujui upaya penyelesaian kasus, bukan untuk mendiskusikan kembali.

"Apakah ini ada pelibatan DPR, kalau mau ke pengadilan sesuai dengan Undang-Undang 26? Memang, di UU 26 itu DPR harus merekomendasikan. Tapi harus diingat putusan MK," kata Anam kepada wartawan, Sabtu (27/11/2021).

"Jadi putusan MK itu substansi dasarnya terkait pasal yang mengatur soal keterlibatan DPR dalam konteks kasus pelanggaran HAM yang berat ini, itu sifatnya menyetujui. Jadi tidak mendiskusikan lagi, karena dia bukan penegak hukum," tambahnya.

Anam menjelaskan dilibatkannya DPR dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat semata-mata hanya sebatas administratif. DPR, kata Anam, tidak bisa menilai apakah ada pelanggaran HAM berat atau tidak. Sebab, DPR bukan bagian dari penegak hukum.

"Jadi peranan DPR dalam (penyelesaian) pelanggaran HAM berat itu bukan soal menilai ini pelanggaran HAM yang berat atau tidak, tapi dia bagian dari prosedur administratif semata. Jadi tidak bisa dimaknai dia sebagai yang bisa menilai pelanggaran HAM berat atau bukan," ujarnya.

"Satu, dia bukan penegak hukum karena dia fungsinya legislatif. Kedua bagaimana dia secara teknis teman-teman DPR menilai ini pelanggaran HAM berat atau tidak? Apa perangkat kerjanya? Kan tidak memungkinkan," lanjutnya.

Peran Komnas HAM dan Kejagung

Lebih lanjut Anam mengatakan, untuk menentukan ada-tidaknya kasus pelanggaran HAM berat, penyelesaiannya bisa melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komnas HAM. Anam mengatakan proses selanjutnya hanya meminta persetujuan DPR.

"Makanya, ini kalau soal ini pelanggaran HAM berat ataukah tidak, itu bisa diselesaikan oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Kalau Komnas HAM dan Kejaksaan Agung sudah mengatakan ini pelanggaran HAM berat, itu DPR tinggal mengamini saja, proses mengadministrasikannya. Di putusan MK yang terakhir begitu," imbuhnya.