Kabar terbaru jadwal Muktamar ke-34 NU datang dari Ketua PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Namun kabar Muktamar NU bakal dipercepat tersebut belum sepenuhnya mencapai titik temu.
Sekjen PBNU Sebut Muktamar Ditunda
Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini, awalnya menyebut Muktamar NU bakal ditunda. Rencana penerapan PPKM level 3 se-Indonesia oleh pemerintah menjadi alasan utamanya.
"Maka, dalam konteks itu, PBNU nanti akan memutuskan jadwalnya kapan, meskipun sudah banyak aspirasi yang menyampaikan aspirasi bahwa hendaknya diundur bertepatan dengan hari baik, yaitu tanggal 31 Januari 2022, di mana bertepatan dengan harlah NU," kata Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini saat dihubungi, Kamis (18/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Helmy belum bisa menyampaikan tanggal pasti Muktamar NU akan digelar. Menurut dia, hal itu akan diputuskan oleh pengurus PBNU.
"Waktu tepatnya kapan, nanti akan diputuskan oleh Ketua Umum dan Sekjen PBNU, Rais Aam dan Katib Aa," ujar Helmy.
Keputusan penundaan ini, kata Helmy, sejalan dengan hasil Munas dan Konbes NU beberapa waktu lalu. Jika ada keadaan mendesak, keputusan selanjutnya diserahkan kepada PBNU.
"Jadi PBNU sesuai dengan hasil Munas-Konbes yang lalu bahwa terkait dengan jadwal yang sudah ditetapkan tanggal 25 Desember 2021 akan mengikuti protokol dan mendapatkan persetujuan atau izin dari Satgas pemerintah. Itu keputusannya dan dalam hal terjadi situasi yang tidak dimungkinkan, maka Konbes NU menyerahkan sepenuhnya kepada PBNU," ujar Helmy.
"Maka, dalam hal itu, kami PBNU dengan ini menyatakan tentu taat pada keputusan pemerintah. Jadi PBNU juga tidak ingin memaksakan diri menjadi contoh yang tidak baik dalam penegakan protokol kesehatan, terutama kita mewaspadai gelombang ketiga," sambung dia.
Tanggapan Yahya Staquf
Pernyataan Sekjen PBNU itu kemudian ditanggapi oleh Katib Aam PBNU yang juga kandidat Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf. Pada prinsipnya, dia mengatakan siap menghormati keputusan pemerintah soal penanganan COVID-19.
"NU pasti akan menyesuaikan diri dengan penetapan Pemerintah," kata Yahya Staquf kepada wartawan, Kamis (18/11/2021).
Yahya Staquf mengaku tak masalah dengan penentuan teknis muktamar. Dia masih menunggu arahan dari Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar.
"Mengenai jadwal Muktamar, bisa maju atau mundur, atau jadwal tetap dengan menyesuaikan model pelaksanaannya, yaitu dengan cara hibrid. Itu hanya soal teknis. Tidak ada sama sekali masalah yang mengganggu. Kami menunggu arahan Rais Aam untuk dibuat keputusan bersama PBNU," ujar Yahya Staquf.
Simak juga Video: Forum Silaturrahim Klaim Said Aqil Didukung 64 Persen Pengurus PBNU
9 Kiai Sepuh Minta Muktamar Diundur
Sebanyak 9 kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai daerah mengadakan pertemuan di Jakarta. Mereka membuat beberapa keputusan, khususnya meminta Muktamar ke-34 PBNU diundur hingga Januari 2022.
Dari dokumen yang diterima detikcom, Rabu (24/11/2021), 9 kiai sepuh atau masyayikh yang menandatangani kesepakatan musyawarah ini antara lain KH Anwar Mansyur dari Jawa Timur, KH Abuya Muhtadi Dimyati dari Banten, Tuanku Bagindo H Muhammad Letter dari Sumatera Barat, dan KH Manarul Hidayat dari Jakarta.
Kemudian, Dr. KH Abun Bunyamin dari Jawa Barat, KH Ahmad Haris Shodaqoh dari Jawa Tengah, KH Abdul Kadir Makarim dari NTT, KH Muhsin Abdillah dari Lampung, dan Dr KH Farid Wajdy dari Kalimantan Timur.
Ada lima poin kesimpulan hasil pertemuan, salah satunya mengundurkan jadwal muktamar. Berikut poin-poin yang disepakati, yaitu:
1) Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dapat berlangsung dalam suasana kekeluargaan, persaudaraan dan kebersamaan.
2) Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama disertai suasana teduh, aman, damai, dan harmonis.
3) Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan dengan persiapan yang maksimal dan optimal. Karena itu, idealnya muktamar ke 34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan pada akhir Januari 2022 bertepatan dengan Harlah NU ke-96.
4) Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama berkualitas dan bermartabat dalam rangka menyongsong satu Abad Nahdlatul Ulama.
5) Muktamar ke 34 Nahdlatul Ulama menghasilkan keputusan dalam rangka membangun kemandirian bangsa dan perdamaian dunia.
Gus Ipul Ungkap Surat Rais Aam soal Muktamar 17 Desember
Ketua PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap surat perintah Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar soal Muktamar ke-34 NU. Isi surat perintah itu adalah memerintahkan panitia agar segera mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelenggarakan muktamar pada 17 Desember 2021.
Sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (26/11/2021), surat perintah ini disebut menjadi dasar bagi PBNU lewat panitia pengarah dan panitia pelaksana untuk mempercepat pelaksanaan muktamar dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Seperti diketahui, Konbes dan Munas di Jakarta sebelumnya menyepakati Muktamar ke-34 NU diselenggarakan 23-25 Desember di Lampung.
"Surat perintah ini ada latar belakangnya. Tidak ujug-ujug," kata Gus Ipul di Jakarta.
"Itulah kenapa saya bilang bahwa PBNU itu sedang tidak baik-baik saja," sambung Gus Ipul.
Sebelum surat perintah ini dibuat, telah ada jadwal rapat untuk menyikapi status PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
Gus Ipul mengatakan peserta rapat adalah Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal. Rapat disepakati digelar pada Rabu, 24 November 2021. Karena pada hari itu tidak dapat diambil keputusan alias deadlock, sambung Gus Ipul, Sekjen meminta agar rapat ditunda dan dapat dilanjutkan pada Kamis, 25 November 2021.
"Jadi, Rabu sudah rapat. Rupanya tidak ditemukan kata sepakat untuk memajukan muktamar. Alasannya soal kesiapan panitia. Untuk mendapat laporan soal kesiapan, lalu rapat mencoba menghubungi panitia. Ternyata Pak Nuh selaku Ketua Panitia Pengarah sedang di lapangan, di Lampung. Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Pak Imam Aziz, hari Rabu itu tidak bisa dihubungi," jelas Gus Ipul.
"Lalu Saudara Sekjen minta rapat ditunda. Keempatnya sepakat bertemu lagi hari Kamis kemarin itu, dan mengundang Panitia Muktamar," sambung Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan Rais Aam dan Katib Aam datang kembali datang kembali untuk melanjutkan rapat yang tertunda. Namun, hingga sore hari, kata Gus Ipul, Ketua Umum dan Sekjen tidak muncul.
Karena tidak ada kejelasan soal kehadiran Ketua Umum, Sekjen, dan Ketua Panitia itulah, lanjut Gus Ipul, Rais Aam kemudian memutuskan untuk menerbitkan surat perintah.
"Ketidakhadiran Ketua Panitia, Ketua Umum, dan Sekjen di hari kedua rapat, menjadi petunjuk bahwa di sini terlihat tak ada komitmen menjalankan hasil rapat," kata Gus Ipul.
"Semua pihak harus mematuhi keputusan Rais Aam, sebagai pemegang komando tertinggi PBNU," sambung Gus Ipul.
Respons Panitia Pengarah
Panitia pengarah merespons soal kabar Muktamar NU dipercepat. Persiapan Muktamar NU terus dilakukan.
"Panitia sampai sekarang terus mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar ke-34, baik aspek teknis pelaksanaan maupun materi," kata Sekretaris SC Muktamar ke-34 NU, Asrorun Niam, kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).
Niam tak menjawab gamblang soal munculnya surat perintah Rais Aam PBNU itu. Dia menyerahkan sepenuhnya soal waktu pelaksanaan kepada PBNU.
"Soal waktu pelaksanaan, kami serahkan kepada PBNU dalam hal ini Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekjen PBNU. Panitia terus maraton menyiapkan penyelenggaraannya," ujar Niam.
"Materi-materi muktamar terus disiapkan, terutama terkait dengan mengoptimalkan perkhidmatan NU dalam memasuki satu abad NU," imbuh Niam.
Yang pasti, kata Niam, panitia Muktamar NU bakal mengupayakan penyelenggaraan acara yang damai.
"Panitia berkomitmen terus melakukan ikhtiar untuk menyelenggarakan muktamar dengan sejuk," kata Niam.