.webp)
DPRD DKI Jakarta menyepakati nilai nominal dana hibah untuk dua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi pada RAPBD 2022 sebesar Rp 4,2 miliar. Salah satu penerima dana hibah adalah Bamus Betawi yang dipimpin oleh eks Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung sebesar Rp 3 miliar.
"Ya, sesuai dengan KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) Rp 3 miliar untuk Bamus Betawi. Terus satu lagi Rp 1,2 miliar untuk Bamus Suku Betawi 1982," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi, Jumat (26/11/2021).
Dalam pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2022, eksekutif dan legislatif mulanya sepakat untuk membagi rata nilai nominal dana hibah Rp 4 miliar ke masing-masing Bamus Betawi. Tiap badan musyawarah rencananya mendapatkan dana hibah Rp 2,1 miliar pada 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah melalui dinamika dalam rapat, akhirnya DPRD DKI sepakat nilai nominal dana hibah dibalikkan seperti usulan rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD), di mana nominal Bamus Betawi yang dipimpin oleh Haji Lulung dianggarkan sebesar Rp 3 miliar sedangkan untuk Bamus Suku Betawi 1982 pimpinan Bang Oding senilai Rp 1,2 miliar.
Gembong menyebut perubahan anggaran itu karena ada dinamika pembahasan dalam rapat Badan Anggaran beberapa waktu lalu.
"Dinamika pembahasan (rapat) bermacam-macam," ujar Gembong.
Melalui pemberian dana hibah tersebut, Gembong berpesan agar Kesbangpol dapat mempersatukan kedua organisasi.
"Melalui dana hibah kita minta kepada Kesbangpol untuk menyatukan organisasi yang saat ini terpecah. Tujuan utama itu agar apa? Agar budaya Betawi menjadi tuan rumah di ibu kota ini," imbuhnya.
"Tugas utama Bamus Betawi adalah salah satunya kan melestarikan budaya Betawi dari sekian tugas dan tanggung jawab Bamus Betawi, agar budaya Betawi menjadi kekuatan yang luar biasa di DKI Jakarta. Maka akibatnya, kita berikan kepada dua ormas untuk ke depan disatukan dalam bentuk organisasi yang menyatu seluruh elemen di Jakarta," sambungnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Yayasan Waka DPRD Zita Anjani Dapat Hibah Rp 900 Juta, Ini Kata Wagub DKI
Sebagaimana diketahui, DPRD DKI Jakarta menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta 2022. Total anggaran yang disepakati sebesar Rp 82,47 triliun.
"Berdasarkan hasil pembahasan komisi-komisi bersama eksekutif Badan Anggaran dan eksekutif bahwa Rancangan APBD DKI 2022 Rp82,47 triliun dapat disetujui," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).
Prasetio mengatakan kesepakatan tersebut ditetapkan seusai pendalaman dan penelitian akhir dari pimpinan Dewan, pimpinan komisi-komisi, pimpinan fraksi-fraksi partai politik bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pendalaman dilakukan dalam forum Badan Anggaran (Banggar) serta Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab).
Prasetio menjelaskan besaran angka tersebut mengalami pengurangan dibandingkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2022 yang disepakati senilai Rp 84,88 triliun. Salah satu yang masuk dalam penyesuaian adalah menunda izin pemberian pinjaman daerah untuk PT JakPro pada kegiatan pembangunan ITF Sunter sebesar Rp 2,8 triliun.
Selain itu, sejumlah kesepakatan penetapan pagu anggaran yang akan masuk ke dalam RAPBD DKI 2022 meliputi belanja bantuan keuangan Rp 479,75 miliar, belanja tidak terduga (BTT) Rp 2,83 triliun dan proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp 4,8 triliun.
Kemudian penyertaan modal daerah (PMD) tahun 2022 diberikan sebesar Rp 5,53 triliun kepada empat BUMD DKI Jakarta. Di antaranya untuk PT MRT Jakarta Rp 4,71 triliun, PDAM Jaya Rp 322,57 miliar, Perumda Sarana Jaya untuk program DP nol rupiah Rp 250 miliar, dan PD PAL Jaya Rp 200 miliar.
