.webp)
Pernyataan Co-Founder Formula E Alberto Longo soal Presiden Jokowi bakal menentukan venue Formula E Jakarta ramai dibahas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian meluruskan pernyataan itu dan menegaskan bahwa penentuan sirkuit ajang mobil listrik bukan urusan Presiden.
Pernyataan Co-Founder Formula E
Dalam jumpa pers yang digelar Rabu (24/11/2021), Co-Founder Formula E Alberto Longo mengatakan venue balap mobil listrik di Jakarta akan diumumkan sebelum Natal. Dia menyebut Presiden Jokowi yang akan menentukan venue Formula E Jakarta.
"Jadi kita akan melakukan semacam feasibilities study untuk di lima lokasi ini terlebih dahulu sebelum nanti diumumkan sebelum Natal dan mudah-mudahan sebelum Natal sudah ada keputusannya. Kita akan melanjutkan proposal kepada Presiden Republik Indonesia dan beliaulah yang akan mengambil keputusan," ujar Alberto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alberto juga mengatakan saat ini lima calon venue balap Formula E Jakarta masih tahap uji kelayakan. Lima calon sirkuit itu antara lain di wilayah Sudirman, PIK, kawasan dekat Stadion JIS, JIExpo Kemayoran, dan Ancol.
"Ada banyak sekali lokasi yang bagus. Terlalu banyak opsi yang baik. Ada lima lokasi yang berbeda beda yang tapi bukan yang terlarang, yang tadi bapak Bambang Soesatyo sebutkan," katanya.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan lima calon venue balap itu akan diajukan ke Presiden Jokowi.
"Jadi ada 5 yang kita ajukan ke Presiden. Kira-kira mana yang beliau sarankan, plus-minus dari wilayah-wilayah," ujar Bamsoet dalam jumpa pers.
"Kita harapkan event ini bisa meningkat banyak pariwisata. Penggemar otomotif dunia hadir di sini dan disiarkan lebih dari 150 televisi dunia dan disaksikan ratusan minimal lebih dari 1,8 miliar seperti yang kemarin di Mandalika," sambungnya.
Simak video 'Serba-serbi Formula E DKI: dari Lokasi Sampai Soal Pilihan Jokowi':
Tanggapan Setneg
Pernyataan Co-Founder Formula E Alberto Longo itu kemudian ditanggapi oleh staf khusus Mensesneg, Faldo Maldini. Faldo mengatakan semua yang terkait Formula E sepenuhnya kewenangan Pemprov DKI.
"Menanggapi pemberitaan bahwa venue, pemilihan jalur racing dan hal-hal lain dalam penyelenggaraan Formula E akan diputuskan oleh Presiden, kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan panitia penyelenggara. Kami perlu tegaskan bahwa, sejak awal, inisiatif, skenario pembiayaan, dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E menjadi domain Pemprov DKI. Oleh karena itu, semua terkait Formula E menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Berbagai dinamika di daerah terkait penyelenggaraan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemangku kebijakan daerah dan penyelenggara dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait," kata Faldo kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).
Faldo lantas mengungkap soal permintaan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk bertemu Jokowi terkait Formula E. Anies disarankan terlebih dahulu menyelesaikan semua permasalahan terkait Formula E.
"Memang benar, Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden, dengan mengajak serta CEO Formula E. Namun sebaiknya Pemprov DKI dan panitia penyelenggaraan memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi. Venue, jalur, termasuk tata kelola, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan dan kepatutan," ujar Faldo.
Faldo mengatakan tidak semua urusan harus diajukan ke Presiden. Dia lantas berbicara mengenai aturan bernegara.
"Kan aneh juga, apa-apa nanti harus bertemu Presiden terlebih dulu. Kan kita punya aturan dan prosedur. Itu saja ukurannya kita bernegara. Superbike Mandalika kemarin juga tidak diawali oleh pertemuan CEO-nya dengan Presiden. Sekali lagi, kami tegaskan, ini ranahnya pemerintah daerah dan penyelenggara," ujar Faldo.
Bantahan Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan lokasi Formula E tidak akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anies mengatakan penentuan sirkuit ajang mobil listrik bukan urusan Presiden.
"Masa lokasi (yang menentukan) Presiden? Ya nggaklah. Lokasi kok, masa urusan lokasi kok Presiden," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/11).
Anies menyampaikan akan ada klarifikasi dari pihak IMI terkait hal ini.
"Nanti diklarifikasi. Nanti ada statement resminya. Yang nentukan itu ya FEO, IMI, JakPro, tiga itu. Iyalah, masa lokasi (ditentukan Jokowi)," tegasnya.
